PT Muhammadiyah Siap Bantu Lakukan Kajian Akademis Multidispliner Cegah Maraknya Kasus Korupsi

  • Whatsapp
PT Muhammadiyah Siap Lakukan Kajian Akademis Multidispliner Cegah Maraknya Kasus Korupsi
(Seminar 1th Community Empowerment Forum Best Practices dan Milestone Pemberdayaan Masyarakat MPM PP Muhammadiyah, di UMM. Dalam seminar tersebut, PT Muhammadiyah siap membantu melakukan kajian akademis multidispliner untuk mencegah terjadinya korupsi. Foto : ANC/Malang Inspirasi)
Malanginspirasi.com, UMM – Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqqodas, menyoroti masih maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, bahkan merembet kepada penyelenggara pemilu. Perguruan Tinggi (PT) Muhammadiyah siap membantu melakukan kajian akademis multidispliner untuk membantu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Hal itu diungkapkan Busyro Muqqodas saat menjadi pembicara dalam seminar 1th Community Empowerment Forum Best Practices dan Milestone Pemberdayaan Masyarakat MPM PP Muhammadiyah, di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat, (10/1).

Menurutnya, keterlibatan kepala daerah dalam kasus korupsi tidak terlepas dari biaya politik yang sangat besar yang harus mereka keluarkan agar bisa menjadi kepala daerah.

Read More

“Beberapa tahun yang lalu kami pernah menghitung gaji Bupati/Walikota itu maksimal hanya Rp 20 juta per bulan. Di kali 12 bulan berarti Rp 240 juta setahun. Jadi satu periode jabatan Rp 240 juta di kali 5 tahun kurang lebih Rp 1 milyar. Sedangkan biaya kampanye bisa mencapai Rp 20 milyar. Darimana biaya tersebut kalau tidak korupsi,” ujar mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Yang paling rawan dikorupsi adalah APBD atau APBD-P (Perubahan) maupun suap perizinan, imbuhnya.

Busyro Muqqodas
(Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqqodas.)

Masih marak kasus korupsi karena kebijakan legislasi yang tidak sadar-sadar dan didesain tidak memenuhi tuntutan dan panduan pembukaan UU 1945 dan Pancasila. Juga tidak memenuhi atau merespon realitas kehidupan masyarakat yang sebagian termajinalisasi.

“Oleh karena itu sebetulnya kalau mau melakukam perubahan harus ada desakan bersama dari kekuatan masyarakat sipil kepada DPR dan pemerintah untuk balik badan. Arah legislasi kita harus benar-benar konsisten dengan demokratisasi. Karena kalau tidak akan terus terjadi korupsi,” terangnya.

Baca Juga : Menkopolhukam : Perguruan Tinggi Harus Melahirkan Sarjana yang Sujana

Sementara itu kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) anggota KPU menunjukkan instranparansi birokrasi dari lembaga negara, termasuk KPU. Di satu sisi kontrol internalnya lemah, di sisi lain ada penumpangan kepentingan dari oknum parpol terkait.

“Jadi parpol menunggangi KPU dan KPU rentan ditunggangi. Harus ada koreksi total dari aspek hilir dan aspek hulunya. Tidak cukup yang bersangkutan mundur tapi harus dihasilkan UU KPU,” sebutnya.

Kunjungi Stan UKM
(Usai menjadi pembicara seminar, Busyro Muqqodas menyempatkan mengunjungi stan UKM di UMM. Foto : ANC/Malang Inspirasi)

Muhammadiyah sendiri nantinya akan melakukan kajian namun tidak sendirian karena harus multidisipliner. Setelah kajian akademis multidispliner, baru bisa membuat rekomendasi untuk mencegah terjadinya korupsi.

“Kita punya banyak perguruan tinggi Muhammadiyah dengan ragam fakultas dan disiplin ilmu. Mereka ini nantinya bisa diterjunkan untuk mendampingi APBN, APBN, perencanaan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah, red), maupun mendampingi pembangunan lima tahun supaya berbasis pada pasal 1 ayat 2 UUD 45 dimana rakyat yang berdaulat,” tutupnya.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *