fbpx
Impor Bawang Putih dari RRT
Malanginspirasi.com, Jakarta – Pemerintah masih memperbolehkan impor sejumlah komoditas dari Tiongkok. Impor tersebut berlaku di luar binatang hidup sebagai langkah antisipasi penyebaran Virus Corona.

Hal itu ditegaskan Sekeretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan, Kamis (13/2) di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta Pusat. Ia mengatakan impor bawang putih dan ikan asal Tiongkok masih diperbolehkan.

Impor bawang putih dari negara tirai bambu tersebut tetap dibuka lantaran stok bawang putih di dalam negeri semakin menipis. Hal ini mengakibatkan harga bawang putih melambung dalam beberapa waktu terakhir. Stok bawang putih disebut hanya cukup hingga akhir Maret.

“Bawang putih tidak ada hubungannya, jadi hanya itu. Sementara, scientific evidence adalah untuk binatang hidup, (komoditas) lain-lain tidak ada pengaturan lebih lanjut,” jelasnya.

Sebagai informasi, Kementerian Perdagangan sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 10 Tahun 2020 tentang “Larangan Impor Sementara Binatang Hidup dari RRT”.

Permendag yang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 7 Februari 2020 ini merupakan tindakan tegas Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto dalam merespons kondisi darurat kesehatan publik secara global. Mendag meminta penghentian impor sementara ini tidak disalahtafsirkan ke semua produk yang berasal dari RRT.

Baca Juga : Penutupan Jalur Penerbangan Dari Dan Ke China Pengaruhi Harga Bawang Putih di Kota Malang

Adapun jenis binatang yang dilarang importasinya terdiri dari 53 pos tarif barang. Di antaranya adalah binatang hidup menyusui, unggas-unggasan hidup serta binatang hidup yang digunakan untuk pertunjukkan hiburan seperti sirkus keliling dan semacamnya.

Mendag menegaskan, importir wajib mengekspor kembali ke negara asal atau memusnahkan binatang hidup yang dilarang tersebut yang tiba di pelabuhan Indonesia saat Permendag ini berlaku.

“Biaya atas pelaksanaan ekspor kembali atau pemusnahan adalah tanggung jawab importir,” tegas Mendag dalam rilis resminya.

Bagi importir yang tidak melaksanakan kewajiban mengekspor kembali ke negara asal atau memusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.