fbpx
DJP Ubah Tugas dan Fungsi KKP Pratama Demi Efektivitas Pengawasan Kepatuhan Pajak
Malanginspirasi.com, Kanwil DJP III Jatim – Terhitung sejak 1 Maret 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan penataan organisasi dengan merubah tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama sebagai bagian dari rencana strategis DJP 2020-2024 untuk meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan pajak.

Upaya mengefektifkan pengawasan kepatuhan pajak ini diungkapkan Kepala Kanwil DJP Jatim III, Agustin Vita Avantin. Ia menjelaskan, penataan KPP Pratama ditujukan untuk lebih memperluas basis perpajakan melalui kegiatan pengawasan potensi untuk mengumpulkan data lapangan.

“Penataan ini dilakukan melalui penggabungan fungsi edukasi, pelayanan dan pemrosesan permohonan wajib pajak untuk efisiensi dan perbaikan layanan. Juga penggabungan fungsi ekstensifikasi, pengawasan, dan pengumpulan data lapangan dan memperbesar jumlah pegawai di area tersebut,” ujarnya saat Kick off Perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama di kantor wilayah DJP Jatim III, Senin (2/3).

Menurutnya, sebagai bagian dari strategi tersebut, maka pengawasan termasuk kunjungan lapangan oleh petugas KPP Pratama akan lebih ditingkatkan. Hal ini agar DJP memperoleh data yang lebih banyak dan berkualitas tinggi.

Dalam melaksanakan tugasnya termasuk melakukan kunjungan lapangan pegawai DJP wajib mengikuti kode etik, menjaga integritas, dan bersikap profesional.

“Apabila masyarakat ada yang menemukan adanya indikasi pelanggaran, diharapkan agar bisa segera melaporkan melalui saluran pengaduan yang tersedia,” ujarnya.

Agustin membeberkan saluran yang bisa ditempuh di antaranya adalah pengaduan@pajak.go.id atau secara online melalui wise.kemenkeu.go.id.

“Seluruh pengaduan akan kami tindaklanjuti dengan menjaga kerahasiaan pelapor,” tegas Agustin.

Baca Juga : DJP Jatim III Optimis Capai Target Penerimaan Pajak Rp 38,66 Triliun di Tahun 2020

Sementara itu disampaikan Kepala KPP Pratama Malang Utara, Heru Pamungkas Wibowo, dengan adanya launching akan ada sedikit perubahan fungsi berupa penajaman di sisi ekstensifikasi.

“Jadi perubahan fungsi ini akan meningkatkan fungsi ekstensifikasi dari yang kemarin seksi ekstensifikasi itu hanya ada satu, tapi sekarang seksi ekstensifikasi fungsinya diperluas mulai dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) 2, 3 dan waskon 4 serta seksi ekstensifikasi,” terangnya.

Agustin Vita Bersama Jajaran DJP Jatim III
(Agustin Vita Avantin bersama jajaran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kanwil DJP Jatim III. Foto : ANC/Malang Inspirasi)

Waskon 2 bertugas khusus untuk melakukan konseling pembinaan terhadap WP strategis yang jumlahnya antara 200-300. Sedangkan adanya waskon 3, 4 dan eksten untuk meningkatkan fungsi penajaman ekstensifikasi. Karena dulu untuk kegiatan ekstensifikasi diampu oleh seksi eksten tapi sekarang diampu oleh masing-masing seksi waskon 3, 4 dan eksten. Nantinya mungkin di bulan Juli atau September justru akan ditambah dengan seksi waskon 1.

“Jadi nanti untuk kegiatan ekstensifikasi pembinaan dan pengendalian potensi WP itu akan ditangani oleh empat seksi,” sebutnya.

Untuk penguasaan wilayahnya berbasis teritorial murni, dimana setiap kota, kecamatan, kelurahan, RW, RT akan ditangani oleh satu orang Account Representative (AR).

“AR ini bertugas dan bertanggung jawab melakukan pembinaan, penggalian potensi dan sekaligus pengamanan penerimaan pajak di wilayah masing-masing,” tandas Heru.