Malanginspirasi.com – Pemerintah Kota Malang melalui Wali Kota Wahyu Hidayat menyampaikan penjelasan resmi terkait Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Senin (14/7/2025).
Saat ditemui usai rapat, Wahyu mengatakan perubahan KUA-PPAS dilakukan sebagai respons atas situasi fiskal yang dinamis, mengingat kondisi saat ini dinilai mirip dengan periode pandemi dalam hal kebutuhan efisiensi dan stabilisasi anggaran.
Menurutnya tahun 2025 berbeda, situasinya hampir sama dengan pandemi Covid-19 kemarin.
“Ada efisiensi setelah APBD berjalan. Makanya yang terpenting di APBD perubahan bisa menstabilkan menormalkan sesuai kondisi saat ini,” ungkap Wahyu.
Penataan Ulang Struktur Organisasi
Wali Kota Wahyu juga menjelaskan perubahan KUA-PPAS tidak hanya menyangkut angka, namun juga restrukturisasi birokrasi. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) direncanakan akan dipisah atau direvisi nomenklaturnya. Hal ini disesuaikan dengan hasil konsultasi ke pemerintah provinsi maupun kementerian terkait.
“Seperti Dinsos P3AP2KB akan kita pecah, kemudian Diskopindag, Disporapar dan Disnaker-PMPTSP juga akan kita pecah. Ada dinas baru seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Ekonomi Kreatif yang sedang kita konsultasikan,” jelasnya.
Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat kinerja birokrasi sekaligus mempercepat pencapaian visi dalam RPJMD Kota Malang.
Wahyu Hidayat menambahkan Kota Malang telah mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait pembentukan dinas baru tersebut.
DPRD Kota Malang Sahkan RPJMD 2025-2029, Pemkot Fokus Kemandirian Fiskal dan Digitalisasi Pendapatan
Dorong Akselerasi Perubahan
Perubahan KUA-PPAS ini diharapkan segera dibahas dan disepakati agar bisa diintegrasikan dalam perubahan APBD 2025 secara efektif.
Terakhir, Wahyu juga berharap agar pembahasan bisa cepat dilakukan. Dikatakannya, perubahan ini nantinya akan dimasukkan Ke RPJMD sebagai bagian dari upaya mendorong efektivitas pembangunan daerah.
Rapat paripurna berlangsung kondusif dan akan dilanjutkan dengan pembahasan lebih lanjut bersama DPRD melalui agenda resmi berikutnya.
