Malanginspirasi.com – Pro dan kontra keberadaan sound horeg di Kota Malang semakin menjadi perbincangan. Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani dan Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin, menyampaikan pandangan mereka terhadap fenomena hiburan jalanan yang belakangan ini kerap menuai kontroversi.
Keduanya sepakat sound horeg bukan untuk dilarang. Tetapi perlu diatur agar tidak mengganggu ketertiban umum dan nilai-nilai sosial budaya.
Ketua DPRD: Seni Boleh, Asal Tidak Mengganggu
Amithya menekankan jika kesenian seperti sound horeg tetap punya tempat di ruang publik, asalkan penyajiannya dilakukan dengan tanggung jawab dan sesuai aturan.
Ia juga mengingatkan, Perda Trantibum sudah mengatur batas maksimal desibel kebisingan.
“Pokoknya kesenian-kesenian seperti itu sebenarnya mungkin baik. Tetapi mungkin penyajiannya barangkali bisa disesuaikan. Karena kan ketika memang itu indah atau baik, tetapi ketika penyajiannya mengganggu orang lain, kan jadi tidak terlihat baiknya,” tuturnya saat ditemui usai rapat paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (16/7/2025).
Sebenarnya di Perda Trantibum (Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum) itu sudah ada aturan desibelnya, tambah Amithya.
Saat ini DPRD tidak dalam posisi melarang total. Tetapi lebih mendorong penyesuaian tata cara pertunjukan agar tetap bisa dinikmati tanpa menimbulkan keresahan masyarakat.
Wawali Malang: Cari Kompromi Terbaik, Hormati Nilai dan Ekonomi Kreatif
Sementara itu, Ali Muthohirin menyampaikan dari sisi yang lebih diplomatis. Ia menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mendengarkan masukan dari masyarakat dan fatwa sejumlah ulama, yang mengkritisi sound horeg karena potensi efek negatifnya.
“Fatwa ulama itu juga memberikan catatan-catatan keharamannya di titik mana. Nah itu nanti kita akan diskusi dengan para industri untuk memperbaiki itu,” ujarnya saat ditemui usai fun match minisoccer beberapa hari lalu.
Menurutnya, di sisi lain ada kreativitas dan ekonomi yang tumbuh dari situ.
“Maka kami cari kompromi terbaik,” tambahnya.
Pemkot Malang akan mengajak pelaku industri hiburan untuk berdialog dan mencari bentuk pertunjukan yang tidak bertentangan dengan nilai sosial dan religius.
