Malanginspirasi.com – Pemerintah Kota Malang bersama DPRD melaksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD 2025, Jumat (18/7/2025), di Ruang Rapat Paripurna DPRD.
Dalam keterangannya, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan jika langkah efisiensi dilakukan secara hati-hati dan tetap berdasarkan regulasi.
Menurutnya setiap ada pergeseran anggaran, dilakukan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Jadi semua pergeseran yang kita lakukan, itu sesuai dengan persetujuan dan juga dengan ketentuan. Karena efisiensi kan baru ada di tahun ini. Jadi sebelumnya kita anggaran seperti ini, di sana setuju, kita lakukan,” kata Wahyu.
Pak Mbois, sapaan akrab Wahyu, menyebut efisiensi anggaran telah dialokasikan untuk sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Di antaranya pendidikan, kesehatan, pengendalian inflasi, dan pembangunan infrastruktur.
“Hal ini selaras dengan arahan program prioritas nasional. Nilainya kemarin sudah ada, sekitar 70-an miliar,” ujarnya.
Salah satu anggaran yang mengalami penyesuaian ialah dari Dinas PUPR. Wahyu menjelaskan, pergeseran tersebut akan dievaluasi ulang untuk memastikan bahwa kebutuhan infrastruktur yang mendesak tetap bisa direalisasikan.
“Kita akan evaluasi lagi karena pergeseran itu kan ada arah dan kegiatan yang menjadi prioritas,” kata Wahyu.
“Memang saya sepakat bahwa PUPR ini memang kebutuhan-kebutuhan besar yang harus kita realisasikan karena banyak keinginan dari masyarakat,” imbuhnya.
Sesuai Juknis Pemerintah Pusat
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menuturkan perubahan KUA-PPAS ini juga menyelaraskan instruksi presiden (Inpres) dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
“Sebenarnya Perwal mendahului itu tidak seperti PAK. Sehingga tidak butuh diskusi yang panjang dengan kami. Tapi kemarin tetap kami agendakan karena ini Inpres baru di awal tahun. Kemudian sudah ada juknis yang menyebutkan alokasinya dan itu ada ketentuannya,” terangnya.
Ia menambahkan efisiensi yang dilakukan diarahkan untuk memperkuat layanan publik seperti pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur.
“Dialokasikan ke hal-hal yang wajib dan penting. Kemudian untuk UMKM memang itu untuk menjawab permasalahan yang dialami oleh negara di tahun ini. Sehingga terjadi efisiensi gunanya supaya lebih banyak lagi kita mengalokasikan anggaran untuk masyarakat,” pungkas politisi PDIP tersebut.
