Malanginspirasi.com – Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2025, Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin menghadiri sekaligus secara resmi membuka kegiatan Fasilitasi Forum Anak dengan tema “Stop Perkawinan Anak”, Kamis (10/7/2025). Acara yang digelar di Ruang Teater Lt. 3 Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini diinisiasi oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) bekerja sama dengan Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.
Dalam sambutannya, Wawali menekankan perkawinan anak bukan hanya melanggar hak anak, tapi juga menjadi sumber berbagai persoalan sosial dan ekonomi ke depan.
Ia menyebutkan, meski angka perkawinan anak di Kota Malang terus menurun dari tahun ke tahun, jumlahnya masih tergolong tinggi.
“Tahun 2024 tercatat ada 92 kasus perkawinan anak di Kota Malang. Terbanyak datanya ada di Kecamatan Kedung Kandang,” kata Ali Muthohirin.
Menurutnya, ini adalah sinyal untuk semua, termasuk pemerintah dan masyarakat, harus bergerak bersama.
Tantangan Pemahaman Sosial, Agama, dan Ekonomi
Ali menyebut, tantangan terbesar dalam menekan angka perkawinan anak terletak pada kesadaran kolektif masyarakat, terutama orang tua. Ada pemahaman sosial yang keliru bahwa menikahkan anak adalah cara menjaga moral atau memperbaiki taraf ekonomi.
“Masih ada keyakinan dari masyarakat, sudah kalau sudah baligh ya harus menikah biar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau melanggar etika agama misalnya,” jelasnya.
Di sisi lain, menurutnya ada juga anggapan jika menikah bisa meningkatkan tarif ekonomi. Padahal hal tersebut malah bisa menumbuhkembangkan generasi kemiskinan-kemiskinan baru itu.
Lebih lanjut dalam banyak kasus, pernikahan anak justru berujung pada perceraian karena ketidaksiapan pasangan muda dalam membina rumah tangga.
Peran Forum Anak dan Edukasi Sebaya
Acara yang dibukanya ini, juga menghadirkan kolaborasi kreatif berupa pemutaran film pendek bertema edukasi dari PSGA bersama Dinsos.
Forum Anak Kota Malang didorong untuk aktif menjadi agen perubahan sebaya, memberikan pemahaman kepada sesama remaja tentang dampak negatif dari pernikahan dini.
Dalam jangka panjang, Pemkot Malang menargetkan Kota Malang bebas dari perkawinan anak, atau setidaknya menurunkan angka secara signifikan melalui program edukasi berkelanjutan.
“Kita targetnya itu ya tentu kita bebas pernikahan anak, atau pernikahan anak yang punya kategori khususlah. Kalau sudah matang, sudah siap. Kita ingin mengurangi dampaknya itu,” pungkas Ali.
