Malanginspirasi.com – Acara ‘Pemberdayaan UMKM Naik Kelas’ yang diselenggarakan di Kecamatan Klojen pada Sabtu siang (29/11/2025) menjadi momentum penting bagi upaya penguatan sektor UMKM di Kota Malang.
Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan pelaku UMKM, perangkat desa, serta perwakilan pemerintah daerah.
Program ini digelar untuk memfasilitasi UMKM di wilayah Klojen sekaligus mempertegas arah kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pendampingan UMKM
Dengan jumlah UMKM di Kota Malang yang mencapai sekitar 90 ribu unit, pemerataan pendampingan dinilai masih menjadi tantangan besar.
Hal tersebut disampaikan oleh Amithya Ratnanggani Sirraduhita, anggota DPRD Kota Malang, saat memaparkan arah kebijakan pemberdayaan UMKM ke depan.
“Masih ada beberapa UMKM yang belum mendapatkan pendampingan karena keterbatasan anggaran. Yang sudah menerima pendampingan sejauh ini bahkan belum mencapai 30 persen,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah harus menyusun strategi efisiensi agar lebih banyak UMKM dapat tersentuh program pengembangan.
Lebih lanjut Amithya menegaskan bahwa pada tahun 2026 DPRD Kota Malang bersama perangkat daerah akan terus memperluas sasaran pendampingan UMKM. Meskipun anggaran yang tersedia masih terbatas.
Ia menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa wilayah di Kota Malang yang sama sekali belum mendapatkan edukasi terkait pemberdayaan UMKM.
Karena itu, DPRD mendorong pembentukan Klinik UMKM yang nantinya akan menggandeng perangkat kecamatan atau kelurahan.
Baca Juga:
Talkshow UMKM Award Kota Malang 2025, Para Pelaku Usaha Digandeng Hingga Go Internasional
Gunanya sebagai penghubung langsung antara pemerintah dan para pelaku UMKM.
“Pemaksimalan anggaran harus dilakukan. Kita juga perlu membuka Klinik UMKM agar bapak-ibu di kecamatan atau kelurahan bisa menjadi jembatan komunikasi dengan para pelaku usaha,” tambahnya.
Keluhan Pelaku UMKM
Pada sesi bincang santai, beberapa pelaku UMKM menyampaikan keluhan langsung kepada Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.
Salah satunya Deri Setiawan, pelaku UMKM asal Rampal Celaket yang menyoroti maraknya oknum penjual produk bermasalah yang merugikan wisatawan hingga mencoreng citra UMKM Kota Malang.
Ia menyinggung kasus viral penjual kripik buah dengan kemasan besar namun isi sangat sedikit, serta produk makanan dengan kemasan menarik.
Padahal isi produknya ternyata “tengik” meski tanggal kedaluwarsa masih lama.
Praktik seperti ini membuat wisatawan ragu membeli produk UMKM Kota Malang karena takut tertipu.
“Kasus oknum seperti itu merugikan UMKM lain yang sudah menjaga kualitas dengan baik,” ucap Deri.
Tanggapan Wali Kota Malang
Menanggapi keluhan tersebut, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan bahwa perilaku curang dari oknum UMKM tidak boleh dibiarkan.
Dikarenakan berpotensi merusak reputasi keseluruhan pelaku usaha yang telah menjaga kualitas produknya.
“Itu bentuk motif yang merugikan UMKM yang betul-betul menjaga kualitas. Nantinya Disperindag akan kami ajak melakukan sidak ke pasar UMKM. Kita akan cek secara acak dan tindak lanjuti perilaku yang merugikan konsumen,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keuntungan jangka pendek dari perilaku curang justru akan merugikan pelaku UMKM itu sendiri dalam jangka panjang.
“Jangan menciderai konsumen. Keuntungan mungkin sementara, tapi dampaknya bisa panjang,” pesannya kepada para pelaku UMKM yang hadir.
Acara ‘Pemberdayaan UMKM Naik Kelas’ menjadi ruang dialog yang memperlihatkan bahwa pengembangan UMKM tidak hanya soal pendampingan dan pelatihan.
Tetapi juga penegakan integritas dan peningkatan kualitas produk.
Pemerintah Kota Malang menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki ekosistem UMKM.
Mulai dari edukasi, pemanfaatan anggaran, hingga penertiban oknum yang merusak kepercayaan publik.
Dengan kolaborasi antara DPRD Kota Malang, perangkat daerah, kecamatan, dan pelaku UMKM, diharapkan sektor UMKM di Kota Malang dapat naik kelas secara menyeluruh.
Juga pastinya dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.
