Malanginspirasi.com – Polemik pengibaran bendera bajak laut One Piece yang disandingkan dengan Bendera Merah Putih menjadi sorotan publik. Berawal dari kreativitas para penggemar anime, aksi ini memicu perdebatan panjang, mulai dari tudingan makar hingga kritik terhadap respons berlebihan dari pejabat pemerintah.
Berikut adalah rangkuman dari berbagai sudut pandang yang terekam dalam diskursus publik.
Ekspresi Anak Muda yang Disalahartikan
Penceramah Ustadz Hilmi menilai fenomena ini sebagai ekspresi wajar dari anak muda.
“Ini ekspresi anak muda, jangan dilebih-lebihkan,” ujarnya.
Ia berpendapat bahwa anime One Piece mungkin sangat mewakili perasaan mereka. Sehingga bendera tersebut digunakan sebagai bentuk protes dan kritik.
Ustadz Hilmi berharap pemerintah tidak terlalu berlebihan dalam menyikapi hal ini.
Pandangan serupa disampaikan M. Isnur, Ketua YLBHI. Baginya, kegaduhan justru muncul karena respons berlebihan dari pejabat.
“Tapi bagi saya riuhnya adalah ketika pemerintah pejabat, ada anggota DPR, ada Wakil ketua DPR, ada Menko Polhukam, merespon berlebihan, merespon bahwa ini makar, ini memecah belah bangsa, ini adalah tindak pidana,” kata Isnur.
Ia menyayangkan tudingan tersebut, padahal para penggemar One Piece hanya ingin mengekspresikan kecintaan mereka pada Indonesia.
Batasan Ekspresi dan Aturan Hukum
Di sisi lain, ada kritik keras terkait penyatuan bendera One Piece dengan Bendera Merah Putih. KP Norman meminta agar bendera bajak laut tersebut dikibarkan, namun jangan disatukan dengan Merah Putih.
“Saya berharap kepada Anda, tolong silakan benderanya berkibar enggak apa-apa, tapi jangan disatukan dengan merah putih,” tegasnya.
Senada dengan itu, Teuku Nasrullah, seorang pakar hukum pidana, juga mengingatkan adanya batasan hukum.
“Saya sepakat, begitu lihat bendera One Piece barusan disatukan dengan bendera merah putih, Anda sudah bermain-main di pinggir-pinggir ranah hukum. Jangan kayak begitu,” ucapnya.
Ia memperbolehkan bendera One Piece dikibarkan, asalkan tidak satu tiang dengan Bendera Merah Putih.
Kreativitas dan Minimnya Edukasi
Salah satu penggemar One Piece, Albert, menjelaskan bahwa aksinya adalah bentuk kreativitas.
Ia mengakui tidak boleh mengkritik pemerintah secara keras. Namun, ia menyayangkan bahwa kritik yang disampaikan secara lembut terkadang tidak didengar.
“Makanya ini adalah bentuk kreativitas kami dari Nakama day 1 piece seluruh Indonesia, kita mengibarkan bendera tidak lebih tinggi dari sang saka merah putih,” jelas Albert.
Penggemar lain, Zul, juga merasa kecewa dengan tudingan makar yang dilontarkan. Ia berpendapat bahwa banyak penggemar yang belum memahami aturan pengibaran bendera.
“Yang saya kecewakan kenapa langsung judging ke makar atau sebagainya,” katanya.
Ia berharap ada edukasi yang lebih jelas, seperti panduan “boleh dan tidak boleh”-nya cara mengibarkan bendera One Piece.
The government is against Luffy’s straw hat flag . pic.twitter.com/BREaxAPKah
— todayanimenews (@todayanimenews) August 2, 2025
Menjauh dari Polarisasi dan Berfokus pada Substansi
Politisi PSI, Ade Armando, mengajak semua pihak untuk tidak berlebihan dalam menanggapi hal ini.
“Tidak usah berlebihan sampai dibilang makar, anak-anak seperti mereka mau makar apa sih?” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa setiap simbol bisa ditafsirkan secara beragam, dan penting bagi masyarakat untuk memahami konteksnya.
Sementara itu, budayawan Mbak Sujiwo Tejo memberikan perspektif berbeda. Ia menyayangkan bahwa bangsa ini terlalu sibuk mengurus simbol, padahal masalah-masalah substansial lainnya justru sering luput dari perhatian.
“Menurutku, sejak kampung-kampung pakai portal enggak pakai overboden saja, sudah mati kita sebagai makhluk simbolis tapi kenapa kita sekarang sibuk ngurusin bendera,” tutupnya, merujuk pada ketidakberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah kecil yang ada di sekitar mereka.
