Rolasnews.com – Google melalui laporan resmi Influence Operations Bulletin Q3 2026 menonaktifkan ribuan kanal YouTube yang terlibat dalam coordinated influence operations (operasi pengaruh terkoordinasi) terkait Indonesia.
Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa sepanjang Juli–September 2026, Google menghentikan 19.372 kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh di Indonesia.
Berturut-turut selama Juli 2026, telah dinonaktifkan 6.888 kanal konten berbahasa Indonesia dan 17 kanal multibahasa (Inggris, Indonesia, Portugis, Rusia, Telugu) yang mendukung pemerintah Indonesia.
Kemudian pada Agustus 2026, giliran 10.134 kanal propemerintah yang dihapus, disusul 2.350 kanal pada September 2026.
Jika digabung dengan temuan kuartal sebelumnya (Januari–Juni 2026), total kanal terkait Indonesia yang ditindak sepanjang Januari–September 2026 mencapai hampir 24.000.
Mayoritas kanal-kanal yang dinonaktifkan tersebut menyebarkan narasi pro-pemerintah.
Google menegaskan penindakan ini berdasarkan deteksi pola perilaku terkoordinasi (bukan semata-mata isi konten), seperti jaringan akun yang saling terkait, pola posting, dan sinyal teknis lainnya.
Indonesia bahkan mencatatkan jumlah penindakan tertinggi di Q3 2026, melampaui China dan Rusia dalam periode yang sama.
Walau begitu, laporan Google tidak secara eksplisit menuding pemerintah Indonesia sebagai operator jaringan tersebut. Istilah yang digunakan adalah “linked to Indonesia” atau “coordinated influence operations linked to Indonesia”.
Praktik serupa rutin dilakukan Google terhadap jaringan dari berbagai negara (China, Rusia, Azerbaijan, Iran, dan lain-lain) yang dinilai melakukan operasi pengaruh terkoordinasi.
Dampak dari penonaktifan ini selain membuat ruang digital lebih bersih dari narasi yang bersifat repetitif dan terkesan terkoordinasi, sehingga menyeimbangkan opini yang berkembang di masyarakat.
Sementara bagi jurnalisme profesional dan media, ini menjadi “angin segar” karena memudahkan menyuarakan apa yang sesungguhnya terjadi. Selama ini algoritma YouTube kerap dibanjiri konten-konten berseberangan yang diproduksi massal dengan pola nyaris seragam.
Adapun bagi konten kreator atau influencer politik, penonaktifan ini akan membuat mereka kehilangan sumber pendapatan dari monetisasi YouTube. Mau tidak mau, mereka dipaksa untuk pindah ke platform seperti TikTok, Instagram Reels, X, Telegram, dll.








