Malanginspirasi.com – Di atas kertas, konsep pendidikan inklusif di Indonesia tampak menjanjikan, terutama dengan gelontoran program digitalisasi yang masif dari pemerintah. Lebih dari 1,2 juta laptop, modem, dan proyektor telah didistribusikan ke sekolah-sekolah di seluruh penjuru negeri. Namun, realitas di lapangan, khususnya di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar), menghadirkan cerita yang jauh lebih kompleks, bahkan menyakitkan.
Sebuah penelitian dari Universitas Negeri Malang (UM) mencoba untuk mengartikulasikan kembali arah kebijakan pendidikan inklusif di tengah ketimpangan infrastruktur yang semakin lebar.
Menggunakan pendekatan Soft Systems Methodology (SSM), penelitian ini menganalisis mengapa sistem pendidikan nasional belum sepenuhnya menjangkau mereka yang paling membutuhkan: siswa di wilayah tanpa sinyal, tanpa listrik, dan tanpa dukungan media pembelajaran yang memadai.
Penelitian ini dipimpin Dr. Waode Yunia Silviariza, seorang dosen Geografi yang berasal dari daerah eks-transmigrasi di Kalimantan Timur. Waode mengumpulkan data dari praktik guru dan siswa di berbagai wilayah, mulai dari Papua, Kalimantan Timur, Sulawesi, hingga Jawa.
“Saya tahu betul rasanya sekolah dengan sinyal yang hidup-mati, atau listrik yang hanya menyala tiga kali seminggu. Ini bukan cerita masa lalu, ini adalah kenyataan hari ini,” ungkapnya dalam wawancara dengan redaksi.
Survei yang dilakukan menemukan fakta bahwa responden guru dari Papua mengakui tidak pernah menggunakan media pembelajaran digital. Alasan di balik ini bukan karena keengganan. Melainkan karena kondisi yang tidak memungkinkan.
“Kami hanya menggunakan papan tulis,” ujar seorang guru.
“Proyektor tidak ada. Kalaupun daring, paling hanya melalui WhatsApp,” imbuhnya.
Laporan dari Indonesian Corruption Watch (ICW) pada tahun 2021 mencatat bahwa 72% distribusi laptop ke wilayah 3T mengalami kegagalan. Data lain menunjukkan bahwa lebih dari 93% siswa di daerah pelosok menghadapi kendala jaringan yang serius.
Akibatnya, banyak kebijakan nasional, seperti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dan platform Merdeka Belajar, hanya menjadi simbol tanpa implementasi yang setara.
Kesenjangan Struktural di Bidang Pendidikan
Penelitian UM ini menegaskan bahwa inklusivitas tidak lagi bisa dimaknai secara sempit sebagai integrasi siswa berkebutuhan khusus ke sekolah umum. Inklusivitas seharusnya mencakup siapa pun yang terpinggirkan secara sistemik, termasuk anak-anak dari desa tanpa sinyal, komunitas adat yang tidak tersentuh platform daring, dan guru yang mengajar tanpa dukungan media yang memadai.
Melalui pendekatan SSM, tim peneliti memetakan relasi dalam sistem pendidikan: siapa pemilik masalah (problem owner), siapa pelaksana di lapangan (practitioner), dan siapa pengambil kebijakan (client).
Hasilnya menunjukkan kesenjangan struktural yang tajam. Siswa dan guru di daerah tertinggal menempati posisi paling pasif, padahal mereka adalah pihak yang paling terdampak.
Sebagai respons terhadap situasi ini, penelitian tersebut menghasilkan sebuah model konseptual pembelajaran inklusif yang didasarkan pada analisis kebutuhan untuk pengembangan game edukatif berbasis offline. Bukan aplikasi canggih atau platform berbayar. Tetapi sistem pembelajaran yang dapat digunakan tanpa koneksi internet.
Game-game ini dirancang ringan, dapat dijalankan di komputer biasa, bahkan di perangkat Android versi lama. Kontennya berbasis cerita dan tantangan tematik geografi, sesuai dengan kurikulum nasional.
“Kami ingin siswa yang tidak memiliki akses internet pun tetap bisa belajar secara aktif, menyenangkan, dan bermakna. Game ini bukan sekadar hiburan, tetapi media pembelajaran yang adil,” jelas Waode.
Model tersebut juga memuat delapan langkah penting, mulai dari pemetaan kebutuhan belajar siswa, pelatihan guru, pengembangan media, hingga mekanisme evaluasi partisipatif. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas langkah ini belum menjadi bagian dari praktik sistemik di sekolah-sekolah yang paling tertinggal.
Sistem Pendidikan Harus Inklusif
Penelitian ini tidak menawarkan solusi instan. Lebih dari itu, ia merupakan kerangka reflektif yang mengajak para pemangku kepentingan untuk meninjau ulang logika sistem pendidikan di Indonesia. Dari Kemendikbudristek, dinas pendidikan daerah, kepala sekolah, guru, hingga komunitas lokal, semua diajak untuk membaca ulang: apakah sistem yang dibangun selama ini benar-benar adil?
Lebih dari sekadar hasil akademik, riset ini adalah suara dari pinggiran. Ia mengingatkan bahwa selama infrastruktur dasar tidak merata, maka pendidikan inklusif hanya akan jadi jargon.
“Inklusivitas bukan soal alat. Tapi soal keberpihakan. Kalau kita serius ingin semua anak bisa belajar—baik dengan laptop, modem, atau papan tulis sekalipun—maka sistemnya harus bisa menjangkau bahkan mereka yang tinggal di luar jangkauan,” tutup Waode.
Kini, bola ada di tangan pengambil kebijakan. Apakah temuan ini akan direspons sebagai sinyal perubahan, atau hanya jadi laporan hibah yang kembali berdebu di rak institusi?
Sebab, di saat diskusi tentang edutech terus berlangsung di kota, masih banyak anak Indonesia yang belajar dalam diam. Tanpa suara, tanpa sinyal, tanpa pilihan.
