Malanginspirasi.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026.
Pendapat ini dikemukakan saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Malang pada (27/11/2025).
Seluruh fraksi menyoroti berbagai persoalan strategis, mulai dari penurunan pendapatan daerah, masalah infrastruktur, hingga tantangan ketenagakerjaan.
Fraksi PKS menyoroti penurunan pendapatan transfer pusat yang mencapai Rp 243 miliar atau sekitar 18%, sehingga turut menurunkan total pendapatan daerah.
Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya Rp 12 miliar dinilai belum cukup menutupi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat.
Desakan Fraksi PKS
PKS mendesak Pemkot Malang untuk lebih mandiri secara fiskal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta optimalisasi retribusi berbasis digital e tax.
Juga eksplorasi sumber pendapatan alternatif tanpa membebani masyarakat kecil danpeningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat agar dana transfer lebih proporsional.
PKS juga menilai banyak aduan masyarakat terkait proyek drainase yang tidak sesuai spesifikasi, mulai dari kualitas material hingga pengerjaan yang berlarut.
Fraksi ini meminta Pemkot Malang memperkuat pengawasan teknis dan memberi sanksi tegas kepada penyedia yang tidak patuh.
Penekanan Fraksi PDI-P
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menekankan masih tingginya angka pengangguran terbuka dan pengangguran terdidik di Kota Malang.
Kondisi ini dinilai menjadi pekerjaan rumah serius, terutama karena struktur ekonomi Kota Malang.
Dikarenanya masih bergantung pada sektor perdagangan besar eceran dan reparasi kendaraan bermotor, yang berpotensi memunculkan ketimpangan serapan tenaga kerja.
Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui peningkatan kualitas infrastruktur.
Lalu penyediaan pelatihan keterampilan, serta penguatan konektivitas dengan dunia industri, termasuk sektor kreatif dan perdagangan digital yang terus berkembang.
Baca Juga:
DPRD Kota Malang Kawal Ketat APBD 2026
Rapat Paripurna DPRD Digelar, Perubahan APBD 2025 Mencapai 2,5 T
Dorongan Fraksi Gerindra
Fraksi Gerindra memberikan perhatian pada perlunya pemerintah daerah mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Agar mereka aktif mencari pendanaan melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sumber pendanaan non APBD lainnya.
Upaya ini dinilai penting untuk memperluas kapasitas fiskal daerah sekaligus mempercepat pelaksanaan pembangunan di Kota Malang.
Sorotan Fraksi Nasdem
Fraksi Nasdem ikut menyoroti tipisnya kenaikan PAD tahun 2026, yang hanya bertambah Rp 12 miliar.
Menurut Nasdem, hal ini harus menjadi evaluasi serius antara eksekutif dan legislatif.
Nasdem meminta Pemkot Malang melakukan pemetaan menyeluruh terhadap potensi pajak daerah, retribusi yang dinilai masih kurang optimal.
Serta pemanfaatan aset daerah yang seharusnya dapat memberikan kontribusi lebih besar setelah proses sertifikasi.
Fraksi Nasdem menilai pola pikir pemerintah harus bergeser dari ketergantungan pada dana transfer menuju kemandirian fiskal dengan target minimal 60% APBD bersumber dari PAD.
Sorotan Fraksi Golkar
Terakhir, Fraksi Golkar menyoroti penurunan belanja modal dalam Rancangan APBD 2026, terutama pada infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, dan fasilitas umum.
Golkar mengingatkan bahwa penurunan belanja modal dapat memicu dampak berantai terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas layanan publik.
Karena itu, mereka meminta Pemkot Malang memastikan proyek yang mendesak dan berdampak luas tetap menjadi prioritas.
Melalui penyusunan skala pembangunan yang ketat dan berbasis kebutuhan masyarakat.
