Malanginspirasi.com – Setiap tahun, dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia pada 10 Desember sebagai pengingat momen bersejarah.
Pada tahun 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Universal Declaration of Human Rights (UDHR).
Dokumen itu berisi bahwa setiap manusia memiliki hak dasar yang tidak dapat dicabut, yaitu hidup aman, bebas dari rasa takut, bebas berpendapat, serta memiliki kesempatan yang setara atas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang layak.
Namun, perjalanan panjang sejak deklarasi tersebut belum sepenuhnya selaras dengan realitas yang dihadapi masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Kemunduran Pemenuhan HAM di Indonesia
Sepanjang 2025, sejumlah peristiwa di Indonesia menunjukkan bahwa pemenuhan hak asasi justru mengalami kemunduran.
Mulai dari kriminalisasi warga, pembatasan ruang berekspresi, hingga tindakan represif aparat pada aksi yang berujung kekerasan.
Banyak keluarga kehilangan ruang hidup, kebebasan, bahkan nyawa, akibat kebijakan dan penegakan hukum yang tidak berpihak pada rakyat.
Kondisi ini kembali mengemuka pasca serangkaian bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Selain menelan korban jiwa dan memaksa ribuan orang mengungsi, situasi tersebut membuka pertanyaan.
Sejauh mana negara memastikan hak warga atas lingkungan yang aman, air bersih, serta tempat tinggal yang layak?
Lingkungan Layak juga Hak Asasi Manusia
Seperti dilansir melalui Instagram resmi United Nations Indonesia, hak asasi manusia mencakup akses air bersih, lingkungan yang aman, tempat tinggal layak, pendidikan, serta kebebasan berpendapat sebagai hak mendasar setiap orang.
Namun, prinsip ini kontras dengan kondisi pasca banjir dan longsor yang melanda beberapa wilayah di Sumatra akhir tahun ini.
Ribuan warga kehilangan tempat tinggal, akses air bersih terputus, sekolah rusak, dan ruang hidup menjadi rawan serta tidak lagi aman.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa saat bencana terjadi, pemenuhan hak-hak dasar warga masih sulit tercapai, menegaskan perlunya evaluasi serius terhadap perlindungan HAM di Indonesia.
Oleh karena itu, peringatan Hari HAM bukan sekadar seremoni atau kenangan sejarah.
Ini saat yang tepat bagi pemerintah dan masyarakat untuk meninjau ulang komitmen perlindungan hak warga dan memperkuat kebijakan.
Hal ini juga dilakukan untuk memastikan kesiapan negara dalam menghadapi krisis atau darurat.
Hak asasi manusia bukan hanya prinsip moral, ini tanggung jawab konstitusional yang harus dijalankan dalam praktik nyata.
Dengan menyadari tantangan ini, Hari HAM seharusnya menjadi momentum untuk bersuara, membela mereka yang dibungkam, dan menuntut perubahan nyata agar hak dasar setiap warga benar-benar terlindungi.
