Malanginspirasi.com – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang membentuk perangkat daerah baru menjadi sorotan dari berbagai fraksi di DPRD.
Dalam Rapat Paripurna yang digelar Rabu (16/7/2025), sebagian fraksi menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan tumpang tindih tugas, serta dampak anggaran dari pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif dan Dinas Pemadam Kebakaran.
Perlu Rightsizing yang Jelas
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Tinik Wijayanti, menegaskan jika perubahan nomenklatur sudah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi menurutnya perlu indikator yang jelas dalam proses penataan ulang perangkat daerah.
Golkar juga menyambut baik dibentuknya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
“Namun, kami ingin mengetahui strategi pemerintah untuk menyiapkan SDM profesional dan kompeten dalam mendukung fungsi riset dan inovasi tersebut,” jelas Tinik.
Harus Sesuai RPJMD dan Kebutuhan Riil
Sementara itu, Fraksi PDIP mengingatkan jika penyusunan perangkat daerah baru harus sejalan dengan RPJMD Kota Malang 2025–2029 dan menyesuaikan dengan kebutuhan riil warga.
“Jangan sampai perangkat daerah baru justru memperumit birokrasi,” terang Lea Mahdarina dari Fraksi PDIP.
“Perangkat daerah harus benar-benar menjawab tantangan lokal yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan, pengangguran, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kemandirian anggaran, urbanisasi, kemacetan, banjir dan permasalahan yang menjadi PR Kota Malang,” imbuhnya.
Anggaran & Tupoksi Jadi Pertanyaan
Di sisi lain Fraksi PKS dan Nasdem-PSI memberi perhatian lebih pada dampak pembentukan OPD baru terhadap APBD. Mereka menilai proses transisi jangan sampai mengganggu pelayanan publik dan meminta perencanaan yang matang agar tidak menjadi beban fiskal di masa depan.
Hal itu dikatakan Indra Permana dari Fraksi PKS.
“Mekanisme proses transisi nantinya dari struktur perangkat daerah yang lama ke struktur perangkat daerah yang baru. Jangan sampai proses restrukturisasi berlangsung lama dan berdampak pada pelayanan publik bagi perangkat daerah yang dipisahkan,” ucapnya.
Sedangkan Dwicky Fauza dari Nasdem-PSI mengatakan Dinas Ekonomi Kreatif memang menjanjikan.
“Tapi sudah bertipe A, otomatis bebannya berat. MCC saja kontribusinya masih rendah terhadap PDRB,” tambahnya.
Terakhir, efisiensi juga menjadi hal yang disoroti fraksi lain, Fraksi PKB dan Fraksi Damai. Fraksi PKB mengingatkan Pemkot Malang soal instruksi presiden tentang efisiensi.
Sementara Fraksi DAMAI menyoroti pentingnya dasar hukum yang kuat dan perhitungan SDM secara menyeluruh sebelum dinas baru benar-benar dibentuk.
