Malanginspirasi.com – Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menyoroti turunnya anggaran belanja daerah pada rancangan KUA-PPAS APBD TA 2026.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (17/9/2025).
Menurutnya penyebab dari kondisi ini dikarenakan adanya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat serta turunnya prediksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
“Jadi kalau kami lihat kontruksi APBD untuk KUA 2026 ini dibandingkan sama perubahan anggaran 2025 memang terjadi penurunan belanja. Jadi yang 2,7 tinggal 2,3 ada pengurangan 300 yang disebabkan karena dua hal yaitu TKDnya turun, kalau kami hitung TKD sekitar 300. Yang kedua adalah turunnya prediksi Silpa karena di PAK ini Silpa 207 miliar, kemudian di KUA 2026 ini diprediksi 104 miliar,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa dengan adanya penurunan tersebut, DPRD dan Pemerintah Kota Malang perlu untuk menyesuaikan belanja agar program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara efektif.
“Sehingga harus ada penyesuaian belanja. Kami akan menyisir mana yang menjadi prioritas untuk kami kerjakan. Walaupun kami tetap menunggu perkembangan dari pusat, tapi kami berharap TKDnya tidak turun sedrastis itu. Karena itu akan menyulitkan kita,” tuturnya.
Tekankan Kemandirian Keuangan Daerah
Lebih lanjut, ia membahas akan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang yang menurutnya masih stabil. Ia menilai PAD ini menjadi hal penting untuk mengetahui kemandirian dari keuangan daerah.
“Kalau PAD cenderung sama sekitar 1 Triliunan 50 Miliar yang pajaknya diangka 800-an, artinya ini masih bagus walupun kita ingin ada peningkatan juga dari PAD. Artinya kemandirian keuangan daerah itu memang diukur seberapa besar PAD bisa rasio lebih tinggi daripada dana transfernya,” tambahnya.
Wakil Ketua II DPRD Kota Malang itu berharap meski ada kemungkinan penurunan dana transfer pusat, DPRD dan Pemerintah Kota Malang dapat menjaga stabilitas keuangan daerah.
Penurunan dana transfer oleh Pemerintah Pusat menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Malang untuk menyusun APBD TA 2026.
Dengan situasi demikian, DPRD menegaskan pentingnya mengatur strategi prioritas belanja yang tepat. Hal ini agar program-program yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara optimal.
