Malanginspirasi.com – Pemerintah Korea Selatan resmi memasuki era transparansi total mulai Januari 2026. Kantor Kepresidenan Korea (Cheong Wa Dae) mengumumkan bahwa seluruh 47 kementerian dan lembaga pemerintah diwajibkan menyiarkan secara langsung. Terkhusus setiap kebijakan, rapat, hingga laporan kerja mereka kepada publik.
Kebijakan yang diumumkan pada 31 Desember 2025 ini merupakan langkah perdana dalam sejarah pemerintahan Korea.
Langkah ini menyusul kesuksesan uji coba selama tujuh bulan terakhir.
Di mana Kantor Presiden telah lebih dulu melakukan siaran langsung terhadap seluruh aktivitas presiden. Termasuk rapat kabinet dan laporan kerja kementerian.
Pemerintah Buka Akses Penuh
Sekretaris Senior untuk Komunikasi Publik, Lee Gyu-yeon, menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Lee Jae-myung, pemerintah berkomitmen membuka akses penuh bagi masyarakat dan media.
”Mulai Januari tahun depan, kebijakan live streaming tidak hanya berlaku untuk Kantor Presiden. Tetapi diperluas ke seluruh 47 kementerian,” ujar Lee Gyu-yeon dalam konferensi pers di Chunchugwan.
Setiap agenda strategis kementerian, termasuk acara yang dipimpin oleh Perdana Menteri maupun menteri terkait, akan disiarkan secara real-time.
Untuk mendukung teknis pelaksanaan, KTV (Korea TV) ditunjuk sebagai penyedia layanan terpadu, mulai dari proses pengambilan gambar hingga distribusi siaran.
Masyarakat dapat mengakses tayangan ini melalui saluran televisi nasional maupun kanal YouTube resmi KTV.
Kebijakan ini mencakup berbagai skala kegiatan. Mulai dari acara kenegaraan besar hingga pembahasan isu kebijakan sehari-hari.
Lee menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara.
”Semakin terbuka pemerintah, semakin transparan negara ini,” tegasnya menjelaskan filosofi kepemimpinan presiden.
Melalui kebijakan ini, Pemerintah Korea Selatan berharap dapat memperkuat akuntabilitas. Sekaligus memastikan setiap kebijakan negara tersampaikan secara akurat dan transparan kepada publik.
