Malanginspirasi.com – Lebih dari satu miliar orang di seluruh dunia berjuang melawan gangguan kesehatan mental, sebuah realitas yang diungkapkan oleh data terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kondisi seperti kecemasan dan depresi tak hanya menjadi tragedi kemanusiaan, namun juga menghadirkan beban ekonomi global yang mencengangkan.
Dikutip dari laporan WHO berjudul “World Mental Health Today” dan “Mental Health Atlas 2024” membuka tabir prevalensi gangguan mental yang tinggi di semua negara dan kelompok usia.
Kecemasan dan depresi kini menduduki peringkat kedua sebagai penyebab disabilitas jangka panjang, penurunan kualitas hidup, dan peningkatan biaya pengobatan bagi individu dan keluarga.
Walau banyak negara telah berupaya memperkuat kebijakan dan program kesehatan mental sejak tahun 2020, WHO menekankan bahwa investasi dan tindakan global masih jauh dari kata cukup.
Ekspansi layanan, penghapusan stigma, dan pendekatan multisektoral menjadi krusial untuk melindungi dan mempromosikan kesehatan mental masyarakat.
Perempuan Lebih Rentan, Angka Bunuh Diri Mengkhawatirkan
Laporan tersebut juga menyoroti disparitas dampak gangguan kesehatan mental antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dilaporkan lebih rentan mengalami kecemasan dan depresi.
Sementara itu, bunuh diri tetap menjadi konsekuensi tragis dari penanganan gangguan mental yang tidak memadai, dengan 727.000 kasus kematian tercatat pada tahun 2021. Fakta ini menjadikan bunuh diri sebagai salah satu penyebab utama kematian di kalangan generasi muda di seluruh dunia.
WHO mengingatkan bahwa laju penurunan angka bunuh diri masih jauh dari target
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menargetkan penurunan sepertiga kasus bunuh diri pada tahun 2030. Dengan tren saat ini, penurunan hanya diperkirakan mencapai 12%.
Dampak Ekonomi Global Mencapai Triliunan Dolar
Gangguan kesehatan mental bukan hanya masalah medis, melainkan juga masalah ekonomi.
WHO memperkirakan kerugian ekonomi global akibat depresi dan kecemasan mencapai sekitar US$1 triliun per tahun. Sebagian besar disebabkan oleh penurunan produktivitas kerja.
Ironisnya, investasi banyak negara dalam kesehatan mental, tergolong minim. Kesehatan mental belum masuk dalam skala prioritas.
Rata-rata anggaran yang dialokasikan pemerintah hanya 2% dari total belanja kesehatan, sama seperti pada tahun 2017.
Kesenjangan antarnegara juga sangat mencolok. Negara berpenghasilan tinggi mengalokasikan hingga US$65 per orang untuk layanan kesehatan mental. Sedangkan negara berpenghasilan rendah parah. Hanya US$0,04/orang untuk layanan yang sama.
Kesenjangan Akses Layanan Masih Tinggi
Walaupun ada kemajuan, seperti peningkatan integrasi layanan kesehatan mental dalam layanan primer – dengan 71% negara memenuhi tiga dari lima kriteria WHO – kesenjangan masih terasa nyata.
Di negara berpenghasilan rendah, kurang dari 10% penderita gangguan kesehatan mental menerima perawatan, dibandingkan dengan lebih dari 50% di negara-negara kaya.
Transformasi menuju model layanan berbasis komunitas juga berjalan lambat. Kurang dari 10% negara yang sepenuhnya menerapkan sistem ini.
Sebagian besar layanan masih bergantung pada rumah sakit jiwa, dengan hampir setengah dari pasien dirawat secara paksa dan lebih dari 20% menjalani rawat inap lebih dari satu tahun.
Di sisi lain, sebagian besar negara kini melaporkan adanya program promosi kesehatan mental yang fungsional, seperti pengembangan anak usia dini, layanan di sekolah, dan pencegahan bunuh diri.
Layanan rawat jalan dan telekonsultasi pun semakin tersedia, meski distribusinya belum merata. Sejak pandemi Covid-19, dukungan psikososial dalam situasi darurat meningkat tajam. Lebih dari 80% negara kini memasukkan layanan ini dalam tanggap darurat mereka, naik dari 39% pada tahun 2020.
WHO Serukan Reformasi Sistem Kesehatan Mental
Meski ada kemajuan, WHO menyatakan bahwa dunia masih jauh dari pencapaian target Comprehensive Mental Health Action Plan.
Krarena itu, WHO mendesak pemerintah dan mitra global untuk mempercepat transformasi sistem kesehatan mental melalui langkah-langkah berikut:
- Pendanaan yang adil dan berkelanjutan untuk layanan kesehatan mental;
- Reformasi hukum dan kebijakan untuk menjamin hak asasi manusia;
- Investasi dalam pengembangan tenaga kesehatan mental; dan
- Perluasan layanan berbasis komunitas yang berpusat pada individu.
Pertemuan Tingkat Tinggi PBB tentang Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Mental pada 25 September 2025 di New York diharapkan menjadi momentum penting untuk membentuk arah kebijakan global yang lebih kuat dalam mengatasi krisis kesehatan mental yang kian meluas.
