Malanginspirasi.com – Anggota DPRD Kota Malang menyoroti rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengalokasikan Rp300 juta untuk kegiatan retret kepala sekolah. Anggaran yang diusulkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tersebut telah masuk dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
Hal itu salah satunya disampaikan Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita. Menurutnya, evaluasi terhadap kepala sekolah harus menyentuh persoalan mendasar dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) pendidikan.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak cukup hanya memberikan pembekalan, tetapi juga harus memastikan kepala sekolah yang ditempatkan memiliki kompetensi dan mampu menjalankan tugas secara optimal.
“Saya berharap nanti harus ada kegiatan yang lebih menukik pada apa sebenarnya tujuannya. Memperbaiki tata kelola sumber daya manusia, kan. Kenapa tidak dipusatkan di situ saja, tata kelola SDM-nya. Mulai dari menyaringnya, penempatannya, kemudian turun ke masing-masing sekolah,” ujar perempuan yang akrab disapa Mia itu.
Seragam Sekolah Lebih Penting
Kritik lebih tegas datang dari Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Eko Herdiyanto. Secara pribadi, ia menilai retret kepala sekolah belum menjadi kebutuhan mendesak di tengah masih banyaknya kebutuhan lain di sektor pendidikan.
Eko mengusulkan agar anggaran Rp300 juta dipertimbangkan untuk program yang manfaatnya lebih langsung dirasakan siswa, salah satunya menambah alokasi seragam sekolah gratis.
“Menurut hemat saya pribadi, tidak begitu perlu. Dibanding untuk retreat, mending untuk tambahan seragam gratis. Tetapi sekali lagi, kami ingin konfirmasi ulang sekaligus pendalaman terkait retreat, mungkin ada alasan tertentu,” tuturnya.
Pemkot Malang Siap Alihkan Anggaran Jika Tidak Efektif
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menilai nilai anggaran tersebut tidak terlalu besar apabila kegiatan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Namun, ia menegaskan akan meminta penjelasan dari Disdikbud mengenai efektivitas pelaksanaan retret sebelum kegiatan digelar.
“Kalau dilihat dari nilainya kan juga tidak terlalu besar. Insyaallah, kalau memang maksud dan tujuannya baik, masih bisa dilaksanakan. Nanti kita akan minta kepada kepala dinasnya, kira-kira seberapa efektif apabila retreat ini dilaksanakan,” ujar Wahyu.
Wahyu menjelaskan bahwa salah satu tujuan retret adalah memberikan pemahaman kepada kepala sekolah agar kasus seperti dugaan kekerasan di SMP Negeri 18 Kota Malang tidak terulang.
Meski demikian, Pemkot membuka peluang untuk mengalihkan anggaran jika kegiatan tersebut dinilai tidak efektif.
“Kalau sampai saat ini retreat ini dianggap tidak efektif, ya bisa nanti digeser. Tapi nanti akan menjadi SiLPA, karena sudah teranggarkan di dinas,” jelasnya.
Perbedaan pandangan tersebut menjadikan efektivitas dan urgensi retret sebagai isu yang harus dijelaskan secara transparan oleh Pemkot Malang. Karena anggaran sudah masuk dalam PAK, pemerintah diharapkan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak terukur terhadap peningkatan tata kelola sekolah.
