Malanginspirasi.com – Pakar Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya UB Malang, Andhyka Muttaqin S.AP., M.PA., mengatakan kebijakan Work From Home (WFH) guna penghematan BBM tak signifikan.
Menurutnya, perlu skema pengawasan yang ketat serta tidak boleh berlaku pada semua sektor apabila diterapkan.
“Kebijakan WFH ini memang akan diterapkan untuk ASN, meskipun belum terdistribusi ke seluruh instansi,” kata Andhyka.
Untuk penghematan BBM, lanjutnya, kebijakan ini tidak signifikan dan tak menyentuh akar permasalahan.
Namun, akan menghemat energi lain seperti listrik/internet dan mengarah pada efisiensi anggaran
Jika cadangan BBM menipis, menurutnya, sebaiknya dibatasi penggunaannya (kuota), serta perbaikan transportasi umum agar masyarakat mengurangi frekuensi penggunaan kendaraan pribadi.
Baca Juga:
Halalbihalal Pemkot Malang, ASN Tetap Aktif di Hari Pertama Masuk Kerja Usai Libur Lebaran
“Karena takutnya, WFH hari Jumat dijadikan long weekend (libur panjang). Sekalipun di hari Rabu seperti yang diterapkan pemerintah Jawa Timur, Ini nanggung karena sebagai pekerja semangat kita di puncaknya dan permintaan pelayanan oleh masyarakat tinggi,” tambah Andhyka.
Sekalipun kebijakan WFH ini diterapkan, Andhyka menegaskan perlu ada skema pengawasan ketat misalnya dengan pemastian titik koordinat absen di rumah.
Kemudian, bagi ASN yang mendapat jadwal kerja di kantor perlu dapatkan kompensasi agar semangat bertugas.
“Sistem yang baik perlu dibangun, karena kondisi ini tidak hanya sehari-dua hari, pasti akan ada culture shock (kejutan budaya), kebingungan pimpinan dalam mengontrol anak buahnya. Jadi bukan melihat hal ini secara parsial (sebagian) tapi secara sistemik,” jelas Andhyka.
Ia juga berpendapat kebijakan WFH tak boleh diterapkan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan layanan langsung masyarakat.
