Malanginspirasi.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menyandang Sertifikat SNI ISO 37001:2025 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Capaian ini menjadi bukti konkret upaya kementerian memperkuat pengawasan internal sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa sertifikasi ini menjadi momentum penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. Menurutnya, penguatan sistem pengawasan merupakan bagian tak terpisahkan dari transformasi budaya kerja di lingkungan Kemnaker.
“Kita ingin membangun Kemnaker yang transparan, kolaboratif, berkinerja, dan beretika. Integritas tidak boleh hanya tertulis di atas kertas. Melainkan harus tercermin dalam setiap cara kerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Yassierli saat penyerahan sertifikat di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Integrasi SMAP dan SIKENCUR
Sebagai tindak lanjut atas komitmen tersebut, Kemnaker mengintegrasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) d engan Sistem Kendali Kecurangan (SIKENCUR). Integrasi kedua sistem ini ditujukan untuk memperkuat mekanisme pengawasan sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
Yassierli menjelaskan, SMAP dan SIKENCUR tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian. Tetapi juga menjadi landasan dalam membangun budaya kerja yang bersih dan akuntabel. Penerapan sistem tersebut dilakukan secara menyeluruh pada setiap tahapan kerja. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi.
“SMAP dan SIKENCUR bukan sekadar perangkat formal. Tetapi fondasi untuk menciptakan sistem kerja yang sehat agar setiap proses birokrasi berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Atas keberhasilan implementasi tersebut, Yassierli menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi. Meski demikian, ia menekankan bahwa nilai utama dari pencapaian itu bukan hanya terletak pada sertifikat yang diperoleh, melainkan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang dihasilkan.
“Yang jauh lebih penting dari sertifikasi adalah perubahan cara berpikir dan budaya kerja yang tercipta. Sistem integritas yang kuat pada akhirnya juga menjadi perlindungan bagi pegawai yang bekerja secara benar,” tegasnya.
Ke depan, Kemnaker akan memperluas penerapan praktik baik SMAP dan SIKENCUR secara bertahap ke berbagai satuan kerja melalui pendekatan yang terukur. Pengalaman selama proses implementasi juga akan didokumentasikan sebagai bahan pembelajaran untuk memperkuat sistem pengawasan yang lebih efektif dan terintegrasi.
“Seluruh pengalaman dan pembelajaran selama proses ini perlu didokumentasikan dengan baik agar dapat menjadi referensi dalam memperkuat sistem pengawasan yang lebih optimal,” ujar Yassierli.
Apresiasi dari KPK dan BPK
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aminuddin, turut menyampaikan apresiasi kepada Kemnaker, khususnya Biro Umum, atas keberhasilan meraih sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2025.
Menurut Aminuddin, capaian tersebut merupakan langkah konkret dalam memperkuat sistem integritas di lingkungan instansi pemerintah serta menunjukkan komitmen serius dalam membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Raihan ini bukan sekadar pemenuhan standar administrasi, tetapi merupakan wujud nyata transformasi budaya kerja yang berintegritas,” kata Aminuddin.
Sementara itu, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara III, Dede Sukarjo, menilai penerapan sistem pencegahan korupsi dan anti-penyuapan yang dijalankan secara konsisten akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Ia menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan upaya penguatan sistem pengendalian intern dan tata kelola organisasi yang semakin baik. Menurutnya, penguatan integritas, transparansi, serta pengawasan yang ef ektif menjadi unsur penting dalam mewujudkan tata kelola sektor publik yang berkualitas.
“Saya berharap pencapaian Kemnaker dapat menjadi praktik baik yang menginspirasi kementerian dan lembaga lain dalam memperkuat langkah pencegahan risiko penyuapan serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujar Dede.
