Malanginspirasi.com – Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M. beserta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa 4 Agustus mulai pagi hingga malam.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memfasilitasi rapat koordinadi yang diikuti oleh kepala daerah, ketua DPRD, sekretaris daerah, inspektur, serta kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten/kota se-Jawa Timur dan Provinsi Bali.
Forum ini merupakan wadah strategis untuk memperkuat sinergi dalam membangun budaya integritas sekaligus mendorong langkah-langkah pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Baca Juga:
Pemkab Malang Luncurkan Logo Hari Jadi ke-1266 Bertema “Kabupaten Malang Berdaya Saing”
Bupati Malang Buka Rakor GTRA: Selesaikan Masalah Pertanahan Demi Kesejahteraan Warga
Sanusi hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi, S.Sos., Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Dr. Ir. Budiar, M.Si., Inspektur Kabupaten Malang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta jajaran perangkat daerah terkait.
Keikutsertaan Pemkab Malang dalam forum strategis tersebut merupakan wujud komitmen untuk terus memperkuat reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Selain itu juga memperkuat pengawasan internal, serta membangun budaya integritas di seluruh perangkat daerah.
Langkah Strategis Pemerintah Memperkuat Integritas di Lingkungan Pemda
Hadir juga dalam rapat koordinasi tersebut yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aryanto Wibowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, serta para bupati, wali kota, pimpinan DPRD, dan jajaran organisasi perangkat daerah dari Jawa Timur dan Bali.
Dalam arahannya, Tito menyampaikan kegiatan ini sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat integritas serta mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Ia mengatakan pembinaan terhadap kepala daerah perlu terus dilakukan sebagai upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
Menyusul masih adanya sejumlah kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi maupun operasi tangkap tangan (OTT).
Mendagri memberi penjelasan bahwa Jawa Timur dan Bali menjadi klaster kedua dalam rangkaian kegiatan nasional penguatan integritas yang dilaksanakan Kemendagri bekerja sama dengan KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Lewat kegiatan tersebut, harapannya seluruh kepala daerah semakin memperkuat integritas pribadi maupun kelembagaan, kemudian membangun sistem pengawasan yang efektif, serta menjaga penyelenggaraan pemerintahan agar tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Momentum Evaluasi
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan rapat koordinasi ini bukan sekadar agenda seremonial.
Tetapi menjadi momentum evaluasi bagi seluruh kepala daerah dalam memperkuat reformasi birokrasi dan memastikan setiap kebijakan, penggunaan anggaran, maupun pelaksanaan program pembangunan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dalam acara tersebut, Deputi BPKP Aryanto Wibowo menyampaikan pentingnya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, serta optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai instrumen untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah daerah (pemda) juga didorong menyusun perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada prioritas pembangunan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Selain penyampaian materi dari Kemendagri, KPK, dan BPKP, forum ini juga membahas strategi pencegahan korupsi berbasis pemetaan risiko pada sektor-sektor strategis pemerintahan daerah, penguatan pengendalian intern, manajemen risiko, serta tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Keseluruhan materi itu sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi secara komprehensif di lingkungan pemerintah daerah.
