Malanginspirasi.com – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, secara daring memaparkan cetak biru integrasi wilayah bertajuk ‘Orkestrasi Strategic Planning Percepatan Pembangunan Selatan-Selatan Provinsi Jawa Timur’ bersinergi secara pararel dengan akselerasi mega-rencana ‘Road to Malang Raya Megapolitan’.
Berlangsung di kantor Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Jawa Timur di Malang pada Rabu (15/7/2026), Emil Dardak menekankan bahwa akselerasi pembangunan kawasan lintas wilayah selatan memerlukan keterpaduan simpul logistik dan konektivitas.
Dalam pemaparannya, Kabupaten dan kota di Malang Raya didorong untuk tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan melebur dalam tata ruang metropolitan terpadu yang efisien, kompak, dan saling terhubung.
Langkah interkoneksi ini diwujudkan melalui penguatan dua pilar infrastruktur transportasi utama yang kini tengah dimatangkan yaitu ekspansi jaringan transportasi publik massal berbasis jalan raya serta realisasi tol koridor sirip selatan.
Baca Juga:
Tinjau Proyek Drainase Suhat Malang, Wagub Jatim Sebut Akan Kawal Hingga Fungsi Maksimal
Realisasi Program NUFReP Kota Malang Cakup Pembangunan Drainase dan Bozem
Sebagai pilar utama layanan mobilitas regional, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membedah performa gemilang sistem layanan transportasi umum berbasis Buy The Service (BTS), yakni Trans Jatim.
“Berdasarkan data evaluasi makro, total pengguna layanan Trans Jatim di Jawa Timur telah menembus angka luar biasa yakni 8,12 juta orang, dengan rata-rata pergerakan mencapai 677 ribu penumpang per bulan,” katanya.
Keberhasilan skema, menurutnya, ini mendorong Pemprov Jatim untuk terus mengintensifkan operasionalisasi Koridor I Malang Raya yang menghubungkan Terminal Hamid Rusdi menuju Terminal Batu sepanjang 41,5 Kilometer.
Saat ini, koridor tersebut beroperasi dengan kekuatan armada 15 bus utama dan didukung oleh 33 halte strategis.
Data mutakhir menunjukkan load factor koridor ini telah mencapai angka kritis sebesar 121 persen menandakan tingginya animo masyarakat sekaligus urgensi penambahan unit armada dan rute pengumpan (feeder) dalam waktu dekat.
Rencana pengembangan jangka panjang ke depan mencakup integrasi penuh layanan Trans Jatim dengan Surabaya Bus, konektivitas pengguna layanan kereta commuter antarkota, hingga pemanfaatan sistem pemantauan terpusat Jatim Transportation Control Center demi menjamin keselamatan dan ketepatan waktu operasional pramudi di dalam bus.
Akselerasi Tol Malang-Kepanjen: Investasi Senilai Rp10,04 Triliun
Di sisi infrastruktur jalan bebas hambatan, Pemprov Jatim mematangkan skema kerja sama percepatan proyek Jalan Tol Malang-Kepanjen.
“Proyek strategis nasional sepanjang 29,72 kilometer ini diarsiteki dengan skema pendanaan User Based Payment dan menelan total investasi investasi jumbo mencapai Rp10,04 Triliun dengan masa konsesi hak pengelolaan selama 45 tahun,” bebernya.
Ia mengatakan bahwa proyek ini diprakarsai oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
Tol ini dirancang sebagai ekstensi vital Tol Surabaya-Malang yang akan memotong waktu tempuh logistik dari dan menuju wilayah selatan Jatim secara dramatis.
“Berdasarkan lini masa proyek, proses penyusunan Basic Design jalan bebas hambatan ini ditargetkan rampung pada akhir tahun berjalan, untuk kemudian dilanjutkan ke tahap penyiapan Review Studi Kelayakan & Readiness Criteria komprehensif agar pelaksanaan konstruksi fisik dapat segera bergulir secara bertahap,” lanjut Emil
Lima Isu Strategis Penataan Megapolitan
Wagub Jatim juga menjabarkan matriks lima isu strategis penataan kawasan metropolitan Baru Malang Raya yang wajib diintegrasikan oleh seluruh jajaran kepala daerah:
- Struktur Ruang: Pengendalian pertumbuhan ruang perkotaan Malang Raya agar lebih kompak, efisien, dan berbasis struktur metropolitan yang teratur.
- Infrastruktur dan Layanan Dasar: Pengembangan sistem transportasi umum lintas wilayah dan penguatan layanan infrastruktur dasar skala metropolitan.
- Lingkungan dan Ketahanan Bencana: Pengendalian pemanfaatan ruang berbasis daya dukung lingkungan, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta integrasi mitigasi bencana iklim.
- Ekonomi Wilayah: Transformasi struktur ekonomi kawasan menuju ekonomi metropolitan yang bernilai tambah tinggi, penguatan sinergi logistik antarwilayah, dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.
- Tata Kelola dan Kelembagaan: Pembentukan badan tata kelola kelembagaan terpadu kawasan serta perumusan alternatif pembiayaan kreatif (creative financing) guna mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
Melalui sinkronisasi kebijakan pembangunan dari tataran pemerintah provinsi hingga daerah, visi melahirkan struktur aglomerasi Malang Raya Megapolitan diharapkan tidak sekadar menjadi wacana spasial.
“Transformasi ini diproyeksikan menjadi generator ekonomi baru yang inklusif, tangguh secara ekologis, dan mampu membawa kemakmuran merata bagi masyarakat Jawa Timur bagian selatan,” pungkasnya.
