Malanginspirasi.com — Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Sri Untari, M.AP., menyoroti persoalan beban perpajakan yang dihadapi oleh para pelaku usaha kecil di tengah dinamika regulasi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan serap aspirasi reses masa persidangan 2026–2027 di Malang Raya.
Baca Juga:
Sri Untari awalnya membahas ketentuan PTKP lama yang berada di angka Rp4,8 juta per bulan, sembari menyinggung wacana aturan baru yang menetapkan batas PTKP hingga Rp10 juta per bulan.
Menurutnya, jika wacana tersebut dapat direalisasikan, kebijakan itu akan sangat membantu masyarakat luas.Kendati demikian, politisi PDI Perjuangan ini mengkritisi masih adanya tumpang tindih beban administrasi pajak bagi pelaku usaha kecil.
Ia menyebutkan bahwa para pedagang atau pelaku usaha kerap kali berlapis-lapis dikenai potongan—mulai dari transaksi berbasis aplikasi, pajak konvensional, hingga pajak UKM.”Ya kasihan dong pajak penghasilan,” ungkap Sri Untari,
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya perlindungan dan keadilan fiskal bagi para pelaku usaha kecil agar tidak terbebani oleh regulasi yang rumit.
Berbagai masukan dan aspirasi terkait persoalan ekonomi dan perpajakan ini nantinya akan dihimpun secara kelembagaan oleh komisi di DPRD Jatim untuk kemudian dibawa ke rapat paripurna agar mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah







