Malanginspirasi.com – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama menyoroti persoalan transaksi dana talangan senilai ratusan juta rupiah.
Sebidang aset tanah bernilai lebih dari Rp3 miliar kini terjerat dalam pusaran sengketa hukum.
Di balik polemik tersebut, terselip kisah Sri Indah Mujiati yang diduga menjadi korban praktik dana talangan bermasalah, serta Joni, seorang penjual nasi goreng yang terancam kehilangan lahan yang telah ia beli sejak tahun 2010.
Senator yang akrab disapa Ning Lia tersebut menyoroti ketimpangan yang sangat mencolok antara nilai pinjaman sekitar Rp300 jutaan dengan nilai objek tanah sengketa yang ditaksir mencapai Rp3 miliaran.
“Di sini kita bicara bagaimana peran negara. Yang diutang Rp300 juta sekian, sementara yang menjadi objek nilainya Rp3 miliar sekian. Di situ kita bicara aspek keadilan,” tegas senator cantik.
Menurut Ning Lia, selisih nilai yang nyaris menyentuh sepuluh kali lipat tersebut tidak boleh sekadar dilihat dari kacamata formalitas administratif.
Negara wajib hadir mengawal sisi keadilan substantif ketika hubungan utang piutang berujung pada peralihan kepemilikan aset bernilai fantastis.
Perkara ini kian kompleks karena tidak hanya menempatkan Sri Indah Mujiati sebagai pihak yang diduga terjerat skema dana talangan bermasalah, tetapi juga menyeret Joni sebagai pembeli beriktikad baik yang menguasai sebagian lahan tersebut.
Kronologi sengketa bermula pada 2010, saat Joni membeli sebidang tanah dari Sri Indah Mujiati seharga Rp170 juta.
Ketika transaksi dilakukan, sertifikat tanah masih tercatat atas nama Sri Indah, sementara dokumen aslinya disebut tengah berada di tangan pihak lain.
“Awalnya saya beli ke Bu Sri Indah Mujiati. Bu Sri ada sertifikat atas nama Bu Sri, resmi tahun 2010. Saya dikasih fotokopinya. Katanya sertifikat itu posisinya di pihak lain,” ungkap Joni.
Baca Juga:
Lia Istifhama Dorong Pelajar SMAN 16 Surabaya Cerdas Politik dan Paham Konstitusi
Selama bertahun-tahun, lahan tersebut ditempati tanpa kendala.
Situasi berubah drastis pada 2016 menyusul mencuatnya sengketa yang berkaitan dengan hubungan utang piutang antara Sri Indah Mujiati dan seorang pria bernama Tomi.
Dalam pusaran kasus ini, Sri Indah diduga menjadi korban praktik dana talangan yang berujung pada berpindahnya hak kepemilikan aset miliaran rupiah tersebut.
Joni sendiri mengaku awam mengenai detail hubungan perdata antara Sri Indah dan Tomi.
Ia hanya mempertanyakan bagaimana utang piutang bisa bertransformasi menjadi peralihan hak atas tanah yang sebagian sudah menjadi miliknya.
“Katanya awalnya utang piutang sama Pak Tomi. Kok bisa jadi jual beli, dibalik nama? Itu kan bagaimana?” ujarnya.
Posisi Joni makin terjepit lantaran bidang tanah yang dibelinya belum sempat dipecah dari sertifikat induk.
Akibatnya, meski transaksi jual beli telah tuntas sejak 2010, ia belum mengantongi sertifikat pecahan atas namanya sendiri.
Puncaknya, Joni menerima surat somasi pengosongan lahan dari pihak lain yang tidak pernah bertransaksi dengannya.
“Saya tiba-tiba dikasih somasi untuk mengosongkan tanah. Saya itu beli ke Bu Sri. Yang kasih somasi kok orang lain. Saya enggak mau,” tegasnya.
Melihat duduk perkara tersebut, Ning Lia menekankan perlunya penelusuran komprehensif terhadap riwayat pinjaman, akta perjanjian, proses balik nama sertifikat, hingga taksiran nilai aset.
Hal ini krusial untuk membuktikan apakah benar terdapat praktik dana talangan bermasalah yang merugikan Sri Indah sekaligus mengorbankan hak pembeli lain.
Sorotan Ning Lia atas ketimpangan nilai Rp300 jutaan dengan aset Rp3 miliaran menjadi pengingat bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya terpaku pada kelengkapan dokumen formal.
Fakta materiil transaksi di lapangan harus diuji secara objektif demi melindungi masyarakat kecil.
Sementara itu, Joni berharap proses hukum yang berjalan dapat memisahkan hak miliknya dari pusaran utang piutang pihak lain.
“Hak saya itu jangan diikutkan. Saya betul-betul mempertahankan hak milik saya. Cuma saya memang belum punya sertifikat karena belum dipecahkan atas nama saya,” katanya.
Kini, penyelesaian perkara tersebut menanti ketuk palu dan pemeriksaan menyeluruh dari aparat penegak hukum.







