Malanginspirasi.com – Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong terwujudnya intervensi anggaran daerah guna memperkuat penanganan kasus HIV/AIDS dan Tuberkulosis (TBC) di Jawa Timur.
Langkah ini mengemuka seiring menyusutnya kemampuan pembiayaan dari lembaga donor yang selama ini menopang pendampingan orang dengan HIV (ODHIV).
Ketua Komisi E DPRD Jatim, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., menyampaikan hal ini usai menggelar workshop bersama berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), yang meliputi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Bappeda Jatim, Dinas Kesehatan kabupaten/kota, komunitas pendamping HIV, serta lembaga donor Yayasan Spiritia.
Untari mengungkapkan, penanganan HIV/AIDS dan TBC selama ini sangat bergantung pada kemitraan dengan lembaga donor dan komunitas pendamping.
Namun, kondisi saat ini menunjukkan kapasitas pendanaan lembaga donor terus berkurang dari tahun ke tahun.
Baca Juga:
Bahas Raperda Keolahragaan, Komisi E DPRD Jatim Soroti Beban Ganda SMANOR
Di sisi lain, pemerintah daerah dinilai belum memiliki nomenklatur pos anggaran khusus yang memadai untuk menopang kebutuhan tersebut.
”Fakta di lapangan menunjukkan ada puluhan ribu penderita HIV di Jawa Timur, mulai dari bayi hingga usia lanjut, yang membutuhkan perhatian dan pendampingan berkelanjutan,” ujar Untari.
Untari menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendirian. Pendekatan terhadap kelompok sasaran memerlukan peran krusial komunitas dan sesama penyintas agar mereka merasa aman, mau terbuka, serta bersedia menjalani perawatan.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi E DPRD Jatim berencana menggelar rapat kerja dengan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Bappeda.
Pertemuan ini ditujukan untuk merumuskan kebijakan konkret dalam pengalokasian anggaran daerah bagi pencegahan, promosi kesehatan, dan pengobatan HIV/AIDS.
Salah satu skema strategis yang diusulkan adalah penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah kabupaten/kota.
Langkah ini diharapkan dapat menjembatani daerah-daerah yang belum mengalokasikan anggaran mandiri bagi penanganan HIV/AIDS secara optimal.
