Malanginspirasi.com – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja (kunker) ke SMKN 2 Kabupaten Mojokerto untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Selain memastikan proses penerimaan peserta didik berjalan lancar, kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memetakan keberlanjutan lulusan SMA/SMK di wilayah Mojokerto.
Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, mengungkapkan bahwa pelaksanaan SPMB di Kabupaten maupun Kota Mojokerto berlangsung dengan baik. Seluruh kuota sekolah terisi sehingga tidak terdapat bangku kosong pada tahun ajaran baru.
“Alhamdulillah, pelaksanaan SPMB di Mojokerto berjalan baik. Tidak ada bangku kosong, artinya seluruh daya tampung sekolah telah terpenuhi,” ujar Sri Untari saat kunjungan kerja di SMKN 2 Kabupaten Mojokerto, Selasa (4/8/2026).
Meski demikian, politisi PDI Perjuangan tersebut menyoroti persoalan lanjutan yang dinilai jauh lebih penting, yakni keberlanjutan pendidikan dan penyerapan lulusan SMA/SMK ke dunia kerja.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan, dari sekitar 9.000 lulusan SMA/SMK di Mojokerto, hanya sekitar 5 persen yang berhasil melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sementara sebanyak 22 persen telah terserap ke dunia kerja, baik di wilayah Mojokerto maupun di luar daerah.
Komisi E DPRD Jatim, lanjutnya, menyoroti serius adalah banyaknya lulusan yang hingga kini belum terpetakan secara jelas.
“Yang menjadi perhatian dan PR kita bersama adalah sekitar 60 persen lulusan yang statusnya belum terdata secara pasti, apakah sudah bekerja atau melanjutkan studi ke perguruan tinggi swasta,” tegas Sri Untari.
Menurutnya, data tersebut menjadi dasar penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyusun kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran.
Tekan Pengangguran Terbuka
Karena itu, Komisi E DPRD Jatim bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi lulusan SMA/SMK di berbagai daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berasal dari lulusan pendidikan menengah.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Jatim mendorong penguatan sinergi antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri agar lulusan SMK semakin mudah memperoleh pekerjaan sesuai kompetensinya.
Selain itu, Komisi E juga mengusulkan kolaborasi lebih intensif dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) melalui penyelenggaraan job fair secara berkala.
Program pembekalan kewirausahaan bagi lulusan juga akan diperkuat agar mereka memiliki alternatif selain menjadi pencari kerja.
“Kita ingin lulusan SMA dan SMK di Jawa Timur memiliki banyak pilihan, baik melanjutkan pendidikan, bekerja di industri, maupun menjadi wirausaha. Dengan begitu angka pengangguran dapat ditekan dan kualitas SDM Jawa Timur semakin meningkat,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto, Pinky Hidayati, menyambut baik kunjungan kerja Komisi E DPRD Jatim.
Menurutnya, evaluasi langsung dari legislatif menjadi masukan penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, khususnya pelaksanaan SPMB dan pembinaan lulusan di wilayah Mojokerto.
Kegiatan evaluasi tersebut turut dihadiri Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota dan Kabupaten Mojokerto, jajaran kepala SMA/SMK negeri maupun swasta se-Kabupaten dan Kota Mojokerto, serta seluruh anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur.
Melalui evaluasi ini, diharapkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tidak hanya diukur dari keberhasilan SPMB, tetapi juga dari sejauh mana lulusan mampu melanjutkan pendidikan, terserap di dunia kerja, maupun menciptakan lapangan usaha secara mandiri.
