Malanginspirasi.com – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene meminta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN memastikan program penanganan stunting tidak berhenti pada capaian angka semata. Ia menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses air bersih dan sanitasi layak yang masih menjadi persoalan di banyak daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Felly usai Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Putih Sari membahas strategi pengelolaan kependudukan, pemanfaatan bonus demografi, serta evaluasi penanganan Keluarga Berisiko Stunting (KRS).
“Jangan kita cuma lip service. Programnya mungkin bagus, tapi seberapa target yang bisa dicapai. Makanya, tadi saya juga tanya masalah data, ini data dari mana,” ujar Felly.
Menurutnya, penanganan stunting tidak akan optimal jika persoalan mendasar seperti akses air bersih dan sanitasi belum diselesaikan. Ketersediaan air bersih, katanya, merupakan kebutuhan fundamental yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
“Mari kita fokuskan dulu air bersih. Jangan negara sudah sekian puluh tahun merdeka, tapi masyarakat air pun belum merdeka,” tegas politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Felly mengungkapkan, persoalan tersebut masih ditemukannya saat kunjungan ke daerah pada masa reses. Ia mendapati masyarakat mengonsumsi air sumur yang berpotensi tercemar karena jarak sumber air yang terlalu dekat dengan tempat pembuangan limbah rumah tangga.
“Ini nyata, ini real yang saya dapatkan. Di dalam air itu saya lihat ada jentik, ada ulat, dan itu dikonsumsi oleh masyarakat di suatu daerah. Kalau jarak sumur terlalu dekat dengan pembuangan BAB, dampaknya bisa seperti itu ke airnya,” jelasnya.
Baca Juga:
Lawan Stunting dengan Bahan Lokal, Tim Dosen UMM dampingi Ibu Balita di Karangploso
Selain air bersih dan sanitasi, Felly juga menyoroti pendataan kependudukan, terutama masyarakat miskin yang belum memiliki KTP serta pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya secara resmi. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat memengaruhi kepastian hukum dan administrasi kependudukan anak.
Ia juga mempertanyakan keberlanjutan sistem pendataan daring yang digunakan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di lapangan. Validitas dan keberlanjutan data dianggap penting agar kebijakan penanganan keluarga berisiko stunting benar-benar berbasis kondisi riil masyarakat.
Dalam aspek penganggaran, Felly meminta pemerintah pusat membantu pemerintah desa menyusun skala prioritas pembangunan. Ia menilai desa perlu mendapat arahan agar kebutuhan mendasar seperti air bersih dan sanitasi tidak terabaikan karena keterbatasan anggaran.
“Pimpinan di atas harus bantu nge-list kebutuhan terpenting desa, jangan dibiarkan mereka atur sendiri. Akhirnya hal penting seperti air bersih justru tidak dapat anggaran. Jangan bicara tinggi soal angka capaian stunting kalau hal mendasar seperti air bersih saja belum bisa,” pungkasnya.
Sorotan tersebut sejalan dengan data yang dipaparkan Kemendukbangga/BKKBN dalam raker. Dari total 8,12 juta Keluarga Berisiko Stunting (KRS) di Indonesia, sebanyak 2,93 juta keluarga masih memiliki jamban tidak layak dan 1,74 juta keluarga belum memiliki akses air minum yang layak.
Selain itu, angka kehamilan tidak diinginkan (KTD) tercatat 14 persen, masih di atas target maksimal 12,6 persen. Sementara cakupan pelayanan KB pascapersalinan baru mencapai 44,80 persen dari target 57 persen. Data tersebut menunjukkan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu ditangani secara terintegrasi untuk mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia.
