Malanginspirasi.com – Pemerintah tengah menyiapkan skema pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite. Kelompok masyarakat yang masuk kategori desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite dan diarahkan beralih ke BBM nonsubsidi seperti Pertamax.
Rencana ini mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menggelar rapat koordinasi di Kementerian Keuangan, Selasa (11/8/2026). Keduanya membahas upaya menjadikan penyaluran subsidi BBM lebih tepat sasaran.
“Jadi tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap,” ujar Purbaya.
Bahlil menegaskan bahwa selama ini sebagian besar subsidi Pertalite masih dinikmati kelompok masyarakat mampu.
“Masa orang kaya harus kita subsidi… Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” katanya.
Sebagai informasi, desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Setiap desil mewakili sekitar 10 persen keluarga di Indonesia, diurutkan dari yang paling rendah hingga paling tinggi kesejahteraan.
- Desil 1–4: kelompok miskin hingga rentan miskin
- Desil 5–8: kelompok menengah
- Desil 9–10: kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi (20 persen teratas)
Pengelompokan ini tidak semata-mata berdasarkan penghasilan. Sejumlah indikator sosial-ekonomi, seperti kondisi rumah, daya listrik, kepemilikan aset, pendidikan, pekerjaan anggota keluarga, dan jumlah anggota rumah tangga, juga menjadi pertimbangan pengelompokkan desil.
Berita Terkait:
Tagar Desil 10 Trending di X, Netizen Heboh Mempertanyakan Akurasi Data
Pertamina Resmi Turunkan Harga Pertamax All Series Per 1 Agustus, Cek Rincian Terbarunya
Diberlakukan Bertahap
Pembatasan ini masih berupa rencana dan belum diberlakukan. Pemerintah menekankan penerapannya akan dilakukan secara bertahap, kemungkinan dimulai dari desil 10 terlebih dahulu untuk melihat dampaknya terhadap perekonomian. Sistem di Pertamina saat ini sedang diuji untuk memungkinkan pemilahan konsumen berdasarkan data kesejahteraan.
Selain wacana berbasis desil, pemerintah sebelumnya sudah menerapkan pengendalian volume pembelian. Melalui Keputusan Kepala BPH Migas, kendaraan roda empat (pribadi maupun angkutan) dibatasi maksimal 50 liter per hari per kendaraan untuk Pertalite dan solar bersubsidi.
Sejumlah pihak menilai kebijakan ini penting agar anggaran subsidi yang besar tidak bocor ke kelompok yang mampu. Namun, ada pula kekhawatiran terkait keakuratan data desil, mekanisme verifikasi di SPBU, serta dampaknya terhadap kelas menengah yang masih bergantung pada kendaraan bermotor untuk bekerja.
Pemerintah sendiri menegaskan bahwa ketentuan teknis, waktu pasti penerapan, serta detail mekanisme masih menunggu keputusan resmi. Masyarakat yang saat ini tercatat di desil 9 atau 10 masih bisa membeli Pertalite hingga ada aturan yang mengikat.
Upaya ini sejalan dengan arahan agar subsidi energi benar-benar dinikmati oleh mereka yang membutuhkan, sekaligus menekan beban anggaran negara.
