Malanginspirasi.com – Guru besar Universitas Brawijaya Prof. Abdul Ghofar, SE., M.Si., M.Acc., DBA., Ak., CA., QRGP memperkenalkan model Contextual-Adaptive Good Governance (CA-GOV) sebagai pendekatan baru dalam tata kelola perusahaan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan organisasi dan bisnis.
Model tersebut diperkenalkan dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar bidang Tata Kelola Korporat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya (UB) pada 8 November 2026.
Pengembangan model CA-GOV dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya penerapan tata kelola perusahaan atau good corporate governance yang selama ini cenderung berorientasi pada pemenuhan aturan dan struktur formal.
Padahal, menurutnya, tata kelola perusahaan tidak cukup hanya diukur berdasarkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing organisasi.
Ia menjelaskan, kegagalan menerapkan prinsip good governance dapat membawa dampak serius terhadap keberlangsungan perusahaan.
Sejumlah kasus besar, seperti Enron di Amerika Serikat dan Jiwasraya di Indonesia, menjadi contoh kerugian yang dikaitkan dengan persoalan tata kelola perusahaan.
“Karena kalau gagal menerapkan good governance, biasanya ini terutama di perusahaan, itu perusahaannya bisa pailit atau collapse,” jelasnya.
Menurutnya, salah satu persoalan dalam penerapan tata kelola perusahaan saat ini adalah pendekatan yang masih bersifat statis.
Baca Juga:
Mekanisme tata kelola sering kali hanya dinilai melalui daftar pemenuhan persyaratan, seperti keberadaan komisaris independen, proporsi anggota dewan komisaris, hingga pembentukan komite audit.
Pendekatan tersebut membuat penerapan tata kelola di berbagai perusahaan cenderung seragam, meskipun masing-masing memiliki karakteristik, tantangan, dan lingkungan bisnis yang berbeda.
Akibatnya, kepatuhan terhadap regulasi belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas pengawasan, pencegahan kecurangan, perlindungan aset, maupun peningkatan kinerja perusahaan.
“Jadi biasanya hanya checklist saja, misalnya apakah ada komisaris independen, apakah komisaris independennya 50 persen dari total komisarisnya, apakah ada komite audit. Nah, sehingga kadang semua perusahaan itu akhirnya sama semua,” ungkapnya.
Melalui CA-GOV, ia menawarkan pendekatan yang menempatkan kesesuaian antara mekanisme tata kelola dan konteks organisasi sebagai faktor penting.
Model ini mengintegrasikan lima perspektif teori, yakni agency theory, stewardship theory, stakeholder theory, institutional theory, dan contingency theory.
CA-GOV juga memperkenalkan konsep dynamic governance fit, governance misfit, dan adaptive governance recalibration.
Ketiganya menggambarkan bagaimana perusahaan perlu mengenali kesesuaian maupun ketidaksesuaian mekanisme tata kelola, kemudian melakukan penyesuaian ketika terjadi perubahan lingkungan.
Pentingnya Kemampuan Adaptif Perusahaan
Lebih lanjut, Dekan FEB UB ini menekankan bahwa perusahaan harus memiliki kemampuan adaptif atau governance adaptive capability.
Kemampuan ini diperlukan agar organisasi dapat mengubah konfigurasi dan proses tata kelolanya sesuai perkembangan kondisi internal, lingkungan institusi, maupun perubahan di tingkat negara.
“Jadi kalau sudah fit antara konfigurasi governance, proses governance, konteks organisasi, konteks institusi, itu sudah fit. Maka kalau terjadi perubahan, konfigurasi governance-nya harus berubah,” paparnya.
Ia menambahkan, perubahan konteks dapat menyebabkan mekanisme tata kelola yang sebelumnya sesuai menjadi tidak lagi relevan.
Dalam kondisi tersebut, perusahaan perlu melakukan penyesuaian hingga kembali mencapai keselarasan antara mekanisme pengawasan dan lingkungan organisasinya.
Dengan demikian, kebaruan utama CA-GOV terletak pada penekanan terhadap kemampuan adaptasi perusahaan, bukan sekadar pemenuhan ketentuan formal.
Model ini dinilai relevan diterapkan pada perusahaan terbuka maupun badan usaha milik negara (BUMN) yang menghadapi kompleksitas kepentingan dan tantangan tata kelola.
Penerapannya diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas, efektivitas pengawasan, pencegahan kecurangan, pengelolaan risiko, serta keberlanjutan perusahaan.
Meski demikian, Prof Abdul Ghofar mengakui CA-GOV masih memerlukan pengujian empiris lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas dan batas penerapannya pada berbagai karakteristik organisasi.
