Malanginspirasi.com – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti masih banyaknya pelaku usaha yang kesulitan mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR), meski memiliki usaha yang layak dan prospektif. Temuan itu muncul dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI di Depok, Jawa Barat, Kamis (10/9/2026).
Dalam pertemuan yang melibatkan Kementerian UMKM, Wali Kota Depok, Bank BJB, serta sejumlah penerima manfaat KUR, Saleh mencatat adanya kisah sukses.
Beberapa penerima berhasil mengembangkan usahanya setelah memperoleh pembiayaan. Bahkan mereka mampu membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.
“Yang paling menarik, ada masyarakat penerima KUR yang berhasil. Dia meminjam, kemudian dari hasil pinjaman tersebut bisnis dan usahanya berkembang dan sudah mempekerjakan orang,” ujar Saleh usai memimpin pertemuan tersebut.
Namun, di sisi lain, masih ada pelaku usaha yang berulang kali mengajukan pinjaman ke bank tetapi belum mendapat persetujuan. Setelah ditelusuri, salah satu hambatan utama berkaitan dengan aspek administratif dan rekam data kredit calon penerima.
Berita Terkait:
NIK KTP Dicurigai Dipakai Judol? Ini Cara Resmi Mengeceknya
Saleh mengungkapkan adanya dugaan data calon penerima KUR digunakan pihak lain untuk mengakses pinjaman online (pinjol). Akibatnya, ketika yang bersangkutan mengajukan KUR, sistem perbankan menunjukkan catatan bermasalah.
“Bisa saja datanya dipakai oleh orang lain untuk pinjaman online. Karena datanya masuk ke pinjol, ketika dia datang ke bank untuk pinjaman KUR, dia dianggap masih punya urusan dengan pinjol,” jelas politisi Fraksi PAN itu.
Ia menekankan bahwa bank penyalur KUR terikat ketentuan dan pengawasan ketat. Perbankan tidak dapat mencairkan pembiayaan jika calon debitur masih tercatat memiliki persoalan dalam sistem informasi kredit.
“Bank-bank ini juga tidak berani berspekulasi untuk memilih pinjaman. Meskipun usaha mereka bagus, tetapi datanya kelihatan masih bermasalah, akhirnya tidak diberi,” tegasnya.
Saleh menilai persoalan administratif dan data kredit perlu segera ditangani serius. Ia berharap pelaku usaha yang memiliki prospek bisnis kuat dan mampu menciptakan lapangan kerja tidak kehilangan kesempatan berkembang hanya karena masalah data yang belum terselesaikan.
