Malanginspirasi.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah memastikan distribusi alat dan obat kontrasepsi (alokon) dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa pembatasan berdasarkan desil kesejahteraan. Menurutnya, program keluarga berencana (KB) merupakan kebutuhan luas sehingga penyediaan alokon tidak semestinya hanya ditujukan bagi kelompok tertentu.
“Jadi menurut saya ini alokon ini harus diperuntukkan untuk seluruh masyarakat. Tidak perlu ada desil-desil bahwa yang boleh mengambil desil 1, 2, 3. Emang yang desil 4, 5, 6 itu tidak boleh pakai alokon, tidak boleh KB juga?” ujar Nihayatul dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Ia menilai masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi umumnya memiliki pilihan sendiri dalam memperoleh alat kontrasepsi. Pembatasan berdasarkan desil justru berpotensi menghambat akses terhadap program KB.
“Kalaupun yang oke mampu, saya bisa pastikan mereka tidak akan mengambil yang gratis. Pasti mereka akan mencari kualitas alokon, ya bukan berarti alokon yang disediakan pemerintah tidak bagus. Tapi pasti mereka punya preferensi yang berbeda,” katanya.
Nihayatul menegaskan ketersediaan alokon merupakan bagian penting dari perencanaan keluarga. Perencanaan tersebut juga berkaitan dengan upaya pencegahan stunting melalui pengaturan jarak dan jumlah kelahiran.
“Karena kita sudah berubah dua anak lebih sehat, bukan dua anak cukup lagi, tentunya kita juga berpikir bagaimana ini salah satu untuk menghindari stunting itu adalah dengan perencanaan keluarga. Salah satu perencanaan keluarga adalah dengan alkon,” ujar politisi perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Baca Juga:
Diprotes Sana Sini, Pemerintah Kaji Ulang Penentuan Desil
DPR Sepakati Tambahan Anggaran untuk Alokon Rp500 miliar
Komisi IX DPR RI menyepakati usulan tambahan anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN untuk pengadaan alokon sebesar Rp500 miliar pada Tahun Anggaran 2027.
“Komisi IX DPR RI bersepakat dengan Kemendukbangga/BKKBN RI atas usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027 dari Kemendukbangga/BKKBN RI sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) yang dialokasikan untuk pengadaan alat obat kontrasepsi (alokon),” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat membacakan kesimpulan rapat.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyinggung alokasi anggaran kegiatan strategis Kemendukbangga/BKKBN untuk pengadaan alokon yang hanya sebesar Rp350 miliar. Menurutnya, anggaran ideal berkisar Rp800 miliar hingga Rp1 triliun.
Charles Honoris menilai pengadaan alokon penting terkait pengendalian kependudukan agar struktur penduduk tetap sehat. Ia mengingatkan, bonus demografi tidak otomatis menjadi keuntungan jika peningkatan jumlah penduduk usia produktif tidak diiringi penciptaan lapangan kerja yang memadai.
“Kita memiliki angkatan kerja yang jumlahnya banyak, lapangan pekerjaannya tidak tersedia karena kemajuan teknologi yang hari ini mungkin di sektor industri tidak lagi atau sudah mulai melakukan otomatisasi, tidak menggunakan tenaga kerja kasar yang semakin berkurang. Lalu penggunaan artificial intelligence juga semakin dominan. Jadi ini benar-benar harus tepat nih kebijakan dari pemerintah,” tegasnya.
