Malanginspirasi.com – Anggota DPRD Jawa Timur, Dr. Hj. Sri Untari Bisowarno, M.AP., menggelar kegiatan Reses Masa Sidang III bersama jaringan dan komunitas koperasi wanita se-Malang Raya, Senin (27/7/2026). Kegiatan ini dihadiri perwakilan tokoh koperasi dari berbagai kecamatan di Kabupaten Malang, termasuk anggota dan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari Koperasi Setia Budi Wanita (SBW), Puswanjati, Askomara, serta Koperasi Sekunder Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Untari menekankan pentingnya komitmen bersama dalam membina unit UKM yang bernaung di bawah koperasi wanita (Kopwan). Salah satu langkah konkret yang terus didorong adalah pelaksanaan pelatihan kerja yang berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) melalui fasilitas Mobile Training Unit (MTU).
“Melalui anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir), kita fasilitasi pelatihan-pelatihan dari Disnaker menggunakan Mobile Training Unit yang menjangkau berbagai lokasi di Kabupaten dan Kota Malang. Alhamdulillah, respons serta dukungan anggota sangat luar biasa, bahkan mereka berharap pelatihan seperti ini dapat terus berlanjut,” ujar Sri Untari.
Di luar pelatihan teknis dasar, para pelaku UKM dan pengurus koperasi turut menyampaikan sejumlah aspirasi terkait tantangan pengembangan usaha di era modern. Mulai dari kebutuhan digitalisasi sistem, efisiensi pelaporan keuangan, perluasan jaringan pemasaran, hingga akses permodalan dan wadah kolektif untuk memasarkan produk hasil pelatihan.
Baca Juga:
Akar Persoalan Gerakan Koperasi Indonesia Jadi Sorotan, Ini Kata Sri Untari
Teladani Ken Dedes, Sri Untari Ingin Perempuan Indonesia Bukan Hanya Mandiri Tapi Juga Visioner
Perlindungan Pekerja Migran
Tidak hanya berfokus pada penguatan ekonomi warga, forum reses tersebut juga menjadi ruang bagi konstituen untuk menyoroti sejumlah isu sosial dan pendidikan.
Salah satu keluhan yang mengemuka adalah minimnya perlindungan pemerintah terhadap generasi muda yang bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya di negara tujuan seperti Australia.
“Masyarakat berharap pemerintah hadir secara aktif memberikan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan yang memadai bagi anak-anak muda kita yang berjuang mencari nafkah di luar negeri,” ungkap Sri Untari menirukan aspirasi konstituennya.
Selain persoalan ketenagakerjaan luar negeri, sektor pendidikan turut menjadi sorotan. Sejumlah orang tua murid mengeluhkan minimnya sosialisasi mengenai jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri, seperti SNBP, SNBT, dan SBNP. Minimnya informasi tersebut kerap membuat orang tua kesulitan memahami proses dan prosedur seleksi masuk perguruan tinggi bagi anak-anak mereka.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sri Untari berkomitmen membawa seluruh catatan aspirasi ini ke tingkat Provinsi Jawa Timur agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas dan instansi terkait.
