Malanginspirasi.com – Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.A.P., menyerap berbagai aspirasi dan keluhan dari para kepala desa, ketua Koperasi Wanita (Kopwan), serta pengurus lembaga keagamaan seperti TPQ dan Madin dalam kegiatan reses yang digelar di Malang.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kepala desa menyampaikan keluhan terkait regulasi operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Juga pemotongan alokasi dana desa yang dinilai membatasi ruang gerak pembangunan infrastruktur di wilayah mereka.
Para kepala desa merasa kurang dilibatkan dalam proses penyusunan regulasi Kopdes. Padahal mereka memikul tanggung jawab moral yang besar kepada warga.
Keluhan lain yang muncul adalah aturan pembatasan zona berjualan bagi warga di sekitar area Kopdes.
“Para kepala desa ini dipilih langsung oleh rakyatnya, sehingga mereka memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk membangun desanya. Ketika dana desa berkurang dan regulasi dinilai memberatkan warga, tentu ini menjadi persoalan serius bagi mereka,” ujar Dr. Sri Untari, Rabu (28/7/2026).
Menanggapi keluhan itu, Ketua Umum Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) Malang ini menyarankan agar para kepala desa yang tergabung dalam asosiasi menghimpun dan menyusun poin-poin aspirasi secara tertulis.
Masukan tersebut nantinya akan diteruskan kepada kementerian terkait, seperti Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan.
Perbaikan Infrastruktur Desa
Selain persoalan Kopdes dan dana desa, para kepala desa memanfaatkan momentum reses untuk mengusulkan bantuan pembangunan infrastruktur desa melalui Bantuan Keuangan Desa (BKD) Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran mendatang.
Beberapa usulan prioritas yang diajukan antara lain pembangunan jalan usaha tani (JUT), plengsengan/talud, jembatan desa, hingga perbaikan Polindes.
“Usulan paling mendominasi adalah pembangunan jalan usaha tani. Ini sangat vital karena membuka akses mobilitas hasil pertanian warga agar kendaraan roda empat seperti pikap bisa masuk. Sehingga perekonomian desa bisa bergerak lebih cepat,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Untari mengapresiasi program Sekolah Rakyat. Ia juga menyarankan agar desa-desa memanfaatkan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL/CSR) dari Bank Jatim untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah masing-masing.
Adapun untuk Koperasi Wanita (Kopwan), bantuan hibah penguatan permodalan juga disiapkan guna menyokong usaha mikro perempuan di desa.
