Malanginspirasi.com – Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib membuka Pertemuan Penguatan Kelembagaan dalam Tatalaksana Gangguan Tumbuh Kembang dan Disabilitas Anak, di Hotel Atria Kota Malang, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Kolaborasi Kuat untuk Layanan Disabilitas yang Lebih Inklusif” ini merupakan hasil kerja sama Pemerintah Kabupaten Malang, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan Clinton Health Access Initiative (CHAI).
Lathifah Shohib, yang akrab disapa Bu Nyai, menekankan pentingnya deteksi dini dan intervensi pada usia emas anak.
“Periode usia 0 sampai 6 tahun merupakan masa yang sangat krusial. Pada fase ini, perkembangan otak anak mencapai sekitar 80 hingga 90 persen kapasitas otak dewasa. Oleh karena itu, stimulasi yang tepat dan deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan menjadi faktor penentu kualitas kesehatan, kemampuan belajar, serta produktivitas anak di masa depan,” ujarnya memberi arahan.
Ia menambahkan, apabila keterlambatan perkembangan tidak terdeteksi sejak dini, maka akan berdampak pada gangguan permanen, penurunan kualitas hidup, hingga peningkatan risiko disabilitas.
“Perhatian terhadap tumbuh kembang anak harus menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya keluarga, tetapi juga pemerintah dan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Program SDIDTK
Lathifah juga menjelaskan bahwa Program Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) yang dikembangkan Kementerian Kesehatan merupakan upaya komprehensif untuk memantau perkembangan anak, mendeteksi penyimpangan sedini mungkin, serta memberikan intervensi yang tepat.
Menurutnya, meski program ini dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas dan posyandu, implementasinya tidak bisa hanya bergantung pada sektor kesehatan. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk pendidikan, sosial, dan lembaga disabilitas.
Baca Juga:
Jangan Sepelekan! Ini 5 Tanda Disabilitas Intelektual pada Anak
Hari Disabilitas Sedunia: 91% Penyandang Disabilitas di Indonesia Masih Minim Akses Kerja Formal
Ia mengapresiasi peran CHAI yang telah memfasilitasi pelatihan dan monitoring. Namun, hasil monitoring menunjukkan masih perlu penguatan, terutama dalam koordinasi lintas sektor dan kejelasan pembagian peran antarlembaga.
Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain belum adanya pembagian peran yang jelas antar perangkat daerah, tumpang tindih program, belum terintegrasinya sistem rujukan, serta data anak berkebutuhan khusus yang masih terpisah.
“Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Diharapkan dapat menghasilkan sinergi serta alur penanganan disabilitas anak yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan anak di Kabupaten Malang,” pungkas Lathifah.
Hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari berbagai instansi, antara lain Tim Kerja Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, TP PKK Kabupaten Malang, DWP, BPJS Kesehatan, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Fisioterapi Indonesia, Himpaudi, serta berbagai organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, Fatayat NU, Muslimat NU, dan organisasi disabilitas.







