Sanusi: Menuju UHC, Kabupaten Malang Dorong Percepatan BPJS Mandiri

Sanusi: Menuju UHC, Kabupaten Malang Dorong Percepatan BPJS Mandiri
Paslon Bupati Malang nomor urut 1, HM Sanusi-Lathifah Shohib.

Malanginspirasi.com – Dalam debat perdana Calon Bupati-Wakil Bupati Malang yang diselenggarakan KPU Kabupaten Malang, Jumat (25/10/2024) malam, sempat disinggung soal pelayanan BPJS Kesehatan. Paslon nomor urut 2, Gunawan-Usmar Usman, menyoroti pelayanan kesehatan di Kabupaten Malang yang dinilai kurang optimal.

Namun Paslon nomor urut 1, HM Sanusi mengatakan saat ini Kabupaten Malang sudah menuju Universal Health Coverage (UHC). Hal itu ditandai dengan meningkatnya kepesertaan BPJS Kesehatan yang sudah mencapai 65 persen dari 75 persen jumlah penduduk yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

“Kabupaten Malang sebentar lagi sudah jadi UHC. Dalam waktu dekat ini 10 persen kepesertaan BPJS dari pengusaha, swasta dan orang yang mampu akan kita dorong untuk dipercepat,” kata Sanusi.

Sanusi menambahkan, UHC hanya sebuah sistem dari Pemerintah Pusat untuk memudahkan pelayanan kesehatan.

“UHC itu bukan membuat setiap orang bebas (mengakses) rumah sakit. Tetapi UHC itu program dari BPJS bila telah mencapai 75 persen maka ketika daftar hari ini, besok sudah aktif. Kalau sekarang masih nunggu jedah waktu beberapa hari,” ungkapnya.

Untuk diketahui, UHC merupakan jaminan kesehatan bagi seluruh warga di Kabupaten Malang yang dikelola Dinas Kesehatan Pemkab Malang dan BPJS Kesehatan. Dengan adanya UHC atau cakupan kesehatan universal ini, masyarakat dijamin mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Tingkat Kesehatan Pertama (FKTP) milik Pemkab Malang serta pelayanan di RS Kelas 3 yang dikelola BPJS Kesehatan.

Jika kepesertaan BPJS telah mencapai 75 persen dari penduduk, maka akan memudahkan setiap warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, tanpa terkendala lokasi dan biaya.

Oleh karena itu, Abah Sanusi berharap semua warga Kabupaten Malang nantinya mendaftar BPJS mandiri.

“Khusus untuk warga miskin, kita jamin sebanyak 291 ribu itu. Kita anggarkan untuk mereka dengan anggaran Rp72 milyar,” tandasnya.

Tinggalkan Komentar